Urgensi Hukum Adat Menyelamatkan Hutan Kalimantan

Ilustrasi Aktivitas Perusakan Hutan. Foto : Aman Kaltim

BANJIR kembali melanda beberapa kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah akibat hujan dengan instensitas tinggi yang mengguyur daerah tersebut.
Banjir di Hulu Sungai Tengah terjadi sejak Senin (15/11).

Banjir ini merendam setidaknya delapan kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kedelapan desa itu meliputi Kecamatan Hantakan, Kecamatan Batu Benawa, Kecamatan Barabai, Kecamatan Haruyan, Kecamatan Batang Alai Utara, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kecamatan Pandawan, dan Kecamatan Hantakan.

Sebanyak 6.908 jiwa terdampak akibat banjir ini, menyebabkan kerugian materi berupa 2.470 unit rumah terdampak, 44 unit fasilitas pendidikan terdampak, 223.8 Ha lahan terendam, empat jembatan rusak berat, dua titik jalan tertutup longsor, dan satu titik jalan rusak.

Deforestasi hutan di kawasan Kalimantan Selatan 10 tahun terakhir mulai terasa imbasnya oleh warga setiap musim penghujan. Hutan tidak bisa lagi menahan tingginya intensitas hujan yang diperparah oleh gejala La Nina.

Masyarakat Suku Dayak Meratus yang bermukim di wilayah Pantai Mangkiling (Datar Ajab) kecamatan Hantakan dikenal sangat kukuh menjaga kawasan hutan. Secara turun temurun dan hingga kini masih memegang teguh adat istiadat mereka untuk melindungi dan melestarikan kawasan hutan Pegunungan Meratus yang masuk kawasan hutan lindung tersebut. Namun, para tokoh masyarakat Pantai Mangkiling, sangat menyayangkan masih adanya oknum warga yang melakukan penebangan pohon secara liar tanpa mengindahkan hukum adat. Dari pertemuan para tokoh adat menegaskan komitmen mereka menjaga hutan adat dan warisan leluhur dengan penerapan hukum adat bagi semua pihak yang melanggar

Kawasan hutan di wilayah ini juga terus terancam aksi penebangan liar secara besar-besaran warga desa tetangga yang diduga melibatkan oknum aparat. Padahal hutan adat adalah warisan leluhur yang harus dijaga. Menebang pohon akan mengakibatkan Bencana banjir. Banjir bandang dan banjir yang berulang kali terjadi merupakan salah satu dampak perusakan hutan.

Oleh karena itu, anggota Komisi II DPRD Hulu Sungai Tengah Yajid Fahmi mendesak Pemda Hulu Sungai Tengah dan TNI-Polri untuk dapat menindak tegas para pelaku illegal logging dan mengungkap para cukong dalam praktik pembalakan ini. “Berdasarkan informasi masyarakat dan hasil penelusuran kami di lapangan, praktik ilegal logging masih marak dan ini harus diusut tuntas. Kita tidak ingin Meratus semakin rusak dan ancaman bencana semakin rawan terjadi,” ungkapnya.

Bencana banjir ang kerap terjadi di sebagan besar wilayah Kalimantan, menjadi warning bagi warga Dayak agar segera menerapkan hukum adat terkait perusakan hutan, selain itu masyarakat Dayak harus bertindak tegas dan keras atas semua kebijakan pemerintah yang memberi dampak berkurangnya hutan di Kalimantan maupun tindakan perusahaan yang mengakibatkan kerusakan hutan sebagai rumah kehidupan bangsa Dayak.

Penegakan hukum adat sangat mendesak saat ini untuk menyelamatkan hutan dan kehidupan warga Dayak di Kalimantan.(*)

Baca Juga : Panglima Jilah, Tokoh Dayak Lintas Wilayah