Tolak Transmigrasi Bukan Tolak Pendatang

PENOLAKAN masyarakat Dayak atas program Transmigrasi di berbagai daerah jangan diartikan dan dinarasikan seolah itu adalah sikap anti pendatang atau anti kebhinekaan.

Tuduhan dan narasi itu jelas bertentangan dengan fakta dan realitas yang ada.  Buktinya, Kalimantan dihuni mayoritas pendatang. Orang-orang kaya dan terkaya pun  semuanya merupakan pendatang,  sampai-sampai jabatan kepala daerah  mayoritas diduduki oleh pendatang.

Penolakan program transmigrasi itu tidak lebih kepada upaya orang Dayak mempertahankan hak adat dan budaya yang selama ini tergerus oleh ketidakadilan yang diakibatkan keberadaan transmigrasi di wilayahnya.

Jadi wajar jika program transmigrasi itu harus ditolak dan dihentikan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Identitas Budaya

Banyak persoalan yang  dihadapi desa-desa, kampung atau dusun yang dulunya identik dengan identitas adat budaya suku Dayak, kemudian hilang tergantikan oleh identitas budaya asal pendatang.

2. Ketidakdilan

Selayaknya lah jika pemerintah ingin membuka pemukiman transmigrasi, maka kampung warga asli yang ada di sekitar calon pemukiman transmigrasi itu dibangun terlebih dahulu, disiapkan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Kenyataannya selama ini tidaklah demikian, yang dipertontonkan pemerintah adalah ketidakadilan. Bertahun tahun warga Dayak hidup di kampungnya dengan keterbatasan sarana dan prasarana, seperti jalan yang berlumpur atau tidak ada akses jalan, tidak ada bangunan sekolah, tanpa akses dan keberadaan unit/tenaga kesehatan, dan bahkan  tidak pernah sekalipun mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Berkali-kali masyarakat mengusulkan dan meminta pembangunan dan bantuan  di desa/dusunnya tapi tak pernah dihiraukan.

Namun ketika di seberang atau di sebelah kampung mereka dibangun pemukiman transmigrasi, pemerintah malah mendahulukan membangun jalan yang bagus, menyediakan sekolah dan puskesmas pembantu, memberi bantuan sosial serta membangun  sarana pendukung lainnya di pemukiman tersebut. Sedangkan desa atau kampung asli warga Dayak malah terabaikan, seolah warga Dayak menumpang dan pendatang di daerah itu.

3. Konflik Lahan

Keistimewaan yang dipertontonkan pemerintah kepada warga transmigrasi seringkali menjadi api konflik, yang sebenarnya sangat  dihindari warga Dayak selama ini. Pemerintah seolah sengaja memelihara dan menciptakan api konflik itu, dengan lebih mementingkan warga transmigrasi dibanding penduduk setempat.

Misalnya, soal kepastian hak pekarangan, di saat warga lokal tak memiliki kepastian soal hak milik atas lahan yang digarapnya, tiba-tiba warga transmigrasi diberikan hak milik lahan seluas 1/4 hektar dan 2 (dua) hektar lahan pertanian yang siap digarap, diatas lahan atau hutan yang turun-temurun mereka jaga.

4. Hilangnya Warisan Anak Cucu

Kegiatan ladang berpindah merupakan tradisi orang Dayak sebagai wujud kepedulian dalam menjaga keseimbangan alam. Lahan pertanian yang telah dimanfaatkan sekian lama biasanya dibiarkan dan ditinggalkan agar menjadi hutan “Jekau”. Dengan tujuan, pertama, agar lahan itu kembali menjadi hutan, mengembalikan ekosistem dan hidupnya baru di lahan itu, yang pada akhirnya mengembalikan kesuburannya. Kedua, menjadikan bekas ladang “hutan Jekau” itu sebagai warisan bagi kehidupan anak cucu mereka kelak.

Ketika Program transmigarsi masuk, dengan alasan administrasi dan undang-undang, pemerintah dengan sewenang-wenang menunjuk lokasi itu sebagai lahan pemukiman transmigrasi.

5. Hilangnya Hutan Adat

Tidak terdaftarnya hutan Adat secara adminstratif selama ini, membuat pemerintah leluasa tidak mengakui dan merampas hutan adat milik masyarakat. Kembali lagi, dengan alasan undang-undang dan peta kawasan hutan milik, hutan adat yang menjadi sumber kehidupan dan warisan leluhur, dirampas untuk lahan pemukiman Transmigrasi.

6. Menghentikan Deforestasi dan Degradasi Hutan

Pembukaan lahan baru untuk transmigrasi, dengan sendirinya akan menambah laju deforestasi dan degradasi Hutan. Padahal di sisi lain pembukaan ijin HPH dan pembukaan perkebunan sawit pun telah mengurangi kawasan hutan yang ada di Kalimantan.

7. Lahan yang Semakin Sempit

Lahan yang tersisa menjadi pertimbangan penolakan terhadap transmigrasi. Rencana pemerintah yang akan menyiapkan lahan seluas 3,5 juta hektar untuk transmigrasi semakin memperkecil lahan untuk masyarakat Dayak. Bayangkan, luas pulau Kalimantan setara dengan 54,9 juta ha. Seluas 43,8 juta ha sudah dikavling perusahaan, untuk rakyat 11,8 juta hektar, maka lahan yang tersisa untuk penduduk setempat hanya 2,1 juta ha atau lebih kecil dari luas wilayah untuk transmigrasi.

Dengan pertimbangan penolakan tersebut, dan realitanya relevan dengan persoalan yang ditimbulkan oleh program transmigrasi, maka seharusnya pemerintah tanpa adanya tuntutan warga Dayak pun harus menghentikan program tersebut.
Pemerintah harus memikirkan pola lain yang lebih produktif, lebih bermanfaat buat masyarakat Dayak dan tanpa menimbulkan kecemburuan.

Misalnya, lahan yang diperuntukkan untuk transmigrasi dan perkebunan dapat diserahkan kepada Desa atau masyarakat adat setempat untuk dikelola menjadi lahan pertanian milik desa setempat dan dikelola badan usaha desa. Nantinya dalam pemanfaatan lahan agar lebih produktif dan ekonomi, badan usaha desa dapat menggunakan tenaga pendamping petani sukses dan ahli pertanian dari luar daerah, untuk membina dan membimbing para petani lokal.

Jadi pada dasarnya orang-orang yang didatangkan adalah orang yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mentransfer ilmu dan kesuksesan pada masyakat setempat. Bukan seperti selama ini, hanya mendatangkan warga-warga biasa yang tidak memberikan kemanfaatan dan dampak positifnya pada masyarakat setempat.

Oleh : Maring, asal Kalteng

Baca Juga : Ibu Kota Baru, Jaminan Tatanan Wilayah Adat Tak Tergerus Komersialisasi?