Kepala Otorita IKN,Tokoh Dayak Perdana

BELAKANGAN ramai  isu putra daerah Kalimantan soal jabatan Kepala Otorita  Ibu  Kota Negara (IKN)  Kalimantan Timur. Isu putra daerah ini berhembus setelah Presiden  Jokowi menyebutkan keempat nama kandidat yang akan mengisi jabatan Kepala Otorita IKN. Dari empat nama yang digadang-gadang menjadi kepala otoritas tersebut tak satu pun ada putra Dayak atau orang  Kalimantan.

Empat nama tersebut adalah Basuki Tjahaja Purnama, Bambang Brodjonegoro, Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Baca Juga : Ibu Kota Baru, Jaminan Tatanan Wilayah Adat Tak Tergerus Komersialisasi?

Kedudukan Kepala Otorita IKN

Disebutkan dalam RUU IKN  bahwa otorita IKN akan jadi penanggung jawab semua pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Badan Otorita adalah lembaga pemerintah yang dibentuk dalam rangka persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru. Kepala Otorita bertanggung jawab mengelola jalannya pemerintahan. Ia juga harus memastikan proyek pembangunan ibu kota berjalan tepat waktu.

Dengan sistem otorita ini, tidak akan ada pilkada. Hal tersebut dikarenakan Kepala Otorita IKN akan dipilih oleh presiden langsung. Pengelola IKN nantinya akan langsung bertanggung jawab ke Presiden RI. Selain itu, Pemerintahan IKN dikecualikan dari aturan yang mengatur daerah pemilihan dalam pemilihan umum (pemilu).

Otorita IKN dipimpin seorang kepala dan wakilnya. Masa jabatan Kepala dan Wakil Otorita IKN adalah 5 tahun dan setingkat menteri. Jabatan tersebut sewaktu-waktu juga dapat dicopot oleh Presiden.

Menurut draf UU IKN, kewenangan Pemerintahan Khusus IKN dalam pengelolaan wilayah mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Draf RUU IKN tidak mengatur pembentukan DPRD dalam Pemerintahan Khusus IKN. Artinya, IKN nantinya tidak akan memiliki DPRD seperti DKI Jakarta saat ini.

Sementara, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan dimulai 2024 secara bertahap. “Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN … Dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden,” bunyi Pasal 3 ayat 2 draf RUU IKN.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Otorita IKN tersebut sudah selesai, namun belum bisa berjalan karena masih harus menunggu RUU Pemindahan IKN disahkan oleh parlemen.

Terlepas bahwa jabatan kepala otoritas  adalah  kewenangan langsung Presiden, namun mempertimbangkan tokoh-tokoh daerah yang berpengalaman dan memiliki kapasitas untuk menjadi kepala otorita IKN  tentu tak jadi soal.

Beberapa Tokoh Dayak Kaltim yang memiliki kapasitas dan kualitas tentu memiliki kelebihan dibanding tokoh lain. Mereka tak hanya memiliki  identitas Budaya Lokal, namun juga mengenal dan memahami kultur dan budaya setempat. Oleh karena itu pemerintah pusat  harus mempertimbangkan dan memberi kesempatan tokoh Dayak menjadi kepala otorita perdana IKN.

Berikut Tokoh-tokoh Dayak Kaltim dari kalangan teknokrat yang dapat dipertimbangkan presiden menjadi Kepala Otorita IKN. Sengaja kami tidak memasukan para elit dan  fungsionaris partai ntuk menghindari   politisasi dalam tulisan ini.

 1. Frederick Bid

Dr Ir Frederick Bid MSi merupakan tokoh Dayak yang sangat berpengalaman di dunia pemerintahan. Ia pernah menjadi  Penjabat (Pj) Bupati Mahakam Hulu (Mahulu) pada  April  2015 hingga  April 2016. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provisi Kalimatan Timur, 2017 – 2020.   

Frederik Bid juga sangat  menguasai daerah perbatasan, dan memahami pengelolaan  sebuah daerah perbatasan, ini  karena selain  ia besar di perbatasan,   ia juga pernah menjadi Kepala Badan Perbatasan Prov. Kaltimtara Indonesia-Malaysia 2011 sd 2016.Frederik Bid pun pernah menjadi Staf Ahli/Khusus Gubernur Provinsi  Kaltim  pada tahun 2016.  Soal perencanaan teknis dan pengelolaan  pembangunan sudah tak asing bagi pria bergelar Doktor dan Insinyur ini, karena ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kutai Barat.

Frederik juga  ini merupakan Ketua  Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional (ICDN)  Provinsi Kaltim dan Anggota Pembina Pusat  Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional (ICDN). Ia tenu faham dengan dunia intelektual dan riset yang nantinya sangat dibutuhkan oleh seorang Kepala otorita IKN.

2.Alue Dohong

 Alue Dohong adalah  Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ia merupakan  orang pertama dari suku Dayak pertama yang ditunjuk menjadi pejabat negara selevel menteri.

Alue Dohong sebelumnya seorang akademisi. Dia menjadi dosen di Universitas Palangka Raya bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Selain menjadi dosen, Alue telah lama bergelut dalam bidang pengelolaan lahan basah atau lahan gambut. Alue Dohong menjabat sebagai Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG) sejak 2016.

Sebelum berkiprah di BRG, Alue mendirikan Lembaga Pengkajian, Pendidikan, dan Pelatihan Lingkungan Hidup (LP3LH) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Dikutip dari situs kementerian LHK, berikut Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Alue Dohong

Riwayat Pendidikan

Ia menyelesaikan pendidikan S-3 nya di     School of Geography, Planning and Environmental Management, Queensland University, Australia, Environmental Management (Phd) pada tahun 2016. Sebelumnya, S-2nya (2002)    di Nottingham University, UK, Environmental Management (M.Sc). Dan, Universitas Palangka Raya, Studi Pembangunan  untuk gelas S1(SE) tahun 1990.

Riwayat Pekerjaan:

2016-2019    Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia: Deputi Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan

1994-2016    Universitas Palangka Raya (UPR): Dosen

2013-2015    Earth Innovation Institute (EII), San Francisco, USA: Research Associate

2011-2013    Central Kalimantan REDD+ Liaison Office: Expert

2003-2011    Wetlands International IP: Kalimantan Site Coordinator

2009-2010    Kalimantan Forest and Climate Partenrshio (KFCP), Australia-Indonesia: Governance and Finance Specialist

2009            Global Environment Centre (GEC), Kuala Lumpur: Project Technical Advisor

2009            AHT GROUP AG, Management & Engineering, Huyseenallee 66-68 D45128 Essen, Germany: Freelance consultant/peatlands specialist

2008            AusAID Jakarta: Consultant

2009            Lembaga Pengkajian, Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup (LP3LH): Pendiri

3. ?

Silahkan teman-teman menambahkan figur teknokrat dari putera daerah Dayak yang punya potensi menjadi Ketua dan wakil ketua otorita IKN. Jangan elit  dan fungsionaris parati politik ya, karena mereka lebih dipengaruhi oleh kekuasaan partainya.(*)