Respon Pimpinan TBBR Atas Aksi Demo Penolakan Di Kalteng

Merespon aksi demo 30 Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Kalteng yang menolak TBBR (Tariu Borneo Bangkule Rajakng) TBBR, ini kata para pimpinan TBBR baik Kalteng maupun Pusat. Ketua DPW TBBR Kalteng Agus Sanang menegaskan, pihaknya tidak pernah meresahkan masyarakat terkait tudingan massa aksi yang memprotes keberadaan mereka. Sebab, sudah dua tahun TBBR hadir di Bumi Tambun Bungai hingga pelosok dan tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan.

”Itu hanya segelintir oknum saja. TBBR itu meresahkan masyarakat yang mana? Kelompok yang mana? Jujur, tidak pernah TBBR melakukan apa yang dituduhkan. Jika meresahkan masyarakat, mana buktinya?” katanya seperti dilansir dari radarsampit.com.

Agus mengatakan, apabila TBBR meresahkan, pasti aparat penegak hukum maupun pemerintah akan bertindak cepat. Bahkan mencabut legalitas TBBR. Akan tetapi, sampai saat ini hal tersebut tak pernah terjadi.

”Terkait TBBR apakah ada izin di Kesbangpol Provinsi Kalteng, legalitas TBBR itu terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI. Makanya, tidak diharuskan mendaftar (di daerah). Hanya memberitahukan keberadaan. Kami bersekretariat di Kotim. Artinya, kami sudah melakukan pemberitahuan di Kesbangpol Kotim,” katanya.

”Kami sudah dua tahun berjalan. TBBR ini sangat mulia, berupaya mewujudkan pribadi pemuda Dayak yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan hidup beradat dan beretika,” tambahnya lagi.

Dia menekankan, TBBR mengajarkan anggotanya berbudi luhur dan bertanggung jawab mengamalkan serta berkomitmen pada ideologi Pancasila. Mereka sangat menginginkan persamaan hak masyarakat adat Dayak di seluruh sektor. Termasuk mempertahankan masyarakat adat Dayak sebagai pemilik Pulau Kalimantan.

”Kami organisasi yang mempertahankan budaya leluhur masyarakat Dayak di Pulau Kalimantan. Kami menghimpun pemuda-pemudi Dayak dengan aturan undang-undang. Kami didik masyarakat Dayak untuk lebih baik. Kami juga ingin masyarakat berperan aktif dalam berbagai pembangunan dan berbagai bidang, Kami ini juga hadir sebagai kontrol sosial,” katanya

Sementara Ketua Umum TBBR pusat Agustinus, S. Pd, mengatakan Penolakan terhadap TBBR merupakan bentuk pengekangan hak warga negara dan bertentangan dengan UUD 1945 serta Pancasila.

“Setiap warga negara memiliki hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945” kata Aguuinus seperti dikutip dari beritatrend.co.id

Dikatakannya, TBBR adalah ormas Dayak yang bertujuan untuk mengajak dan mendorong agar orang Dayak tidak kehilangan jatidirinya sebagai manusia yang beradat dan berbudaya sesuai dengan subsuku masing-masing agar masyarakat Dayak tidak kehilangan identitasnya dan mampu menghadapi perubahan jaman.

” Kita ingin mempersatukan Dayak tetapi bukan berarti menyatukan Adat dan Budayanya, melainkan menyatukan kesepahaman tentang pentingnya menjaga dan melestarikan adat budaya serta bagaimana semangat persatuan ini tetap membara untuk membangun Indonesia dalam kerangka bingkai NKRI” tegas Agustinus, S.Pd.

Dia menambahkan, semangat persatuan tetap harus dikumandangkan dan kita amalkan sebagaimana kita mengamalkan Pancasila, yaitu Sila ke-3, tentang PERSATUAN INDONESIA yang didalamnya terdiri dari berbagai suku bangsa, adat, budaya, bahasa dan lainnya.

                     Baca Juga  : Dukungan Warga Net Untuk TBBR dan PJ

Agustinus melanjutkan, TBBR merupakan ormas yang sah berdasarkan keputusan Menkumham RI yang tercatat dalam lembaran negara dan berasaskan Pancasila.

” Kita bisa hadir dan tampil di seluruh wilayah Indonesia karena kita sudah mendapat legalitas dari pemerintah” Jelasnya.
“Yang bisa membubarkan ormas adalah pemerintah melalui lembaga yang berwewenang, yang tentunya dengan alasan tertentu dan perlu pengkajian negara. Jadi bukan ormas yang membubarkan ormas”

Ditambahkannya, “kehadiran TBBR adalah untuk menjadi mitra, bersinergi dan membantu pemerintah serta semua kelompok atau ormas Dayak lainnya dalam menyukseskan program pembangunan nasional berkaitan dengan adat, budaya, sosial, ekonomi, keamanan dan lain – lain.

Apalagi TBBR sangat melarang anggotanya minum keras, mengkonsumsi narkoba dan perbuatan terlarang lainnya. Kehadiran TBBR dirasakan penopang terciptanya kamtibmas yang dalam beberapa tahun ini sangat kondusif, khususnya di kalangan masyarakat adat Dayak.

“Apa yang dituduhkan oleh kelompok yang mengatasnamakan ormas dalam aksi beberapa waktu lalu merupakan bentuk fitnah dan provokasi yang justru dapat memecahbelah persatuan” ungkap Agustinus.

Lebih lanjut Agustinus menambahkan, kehadiran TBBR di Kalimantan Tengah di terima oleh masyarakat akar rumput sehingga bisa terbentuk pengurus dan anggota yang jumlahnya semakin bertambah.

Kehadiran TBBR bagi masyarakat di Kalimantan Tengah justru semakin memperkuat semangat persatuan secara bersama sama dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak hak masyarakat Adat dan menjaga serta melestarikan adat budaya sesuai dengan kearifan lokal subsuku Dayak masing masing daerah.
Sumber: Radarsampit.com dan Beritatrend.co.id

Kontributor: Jiwan Bertus