Percepat Pembangunan Akses Transportasi Mahakam Ulu

MAHAKAM ULU atau Mahulu merupakan kabupaten yang terbentuk tahun 2012, hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten yang terletak di bagian utara  provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) itu berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, Serawak (Malaysia).

Namun, sembilan tahun menjadi daerah otonom, Kabupaten Mahulu masih menghadapi persoalan serius, yakni  minimnya akses transportasi. Padahal akses transportasi  adalah kunci keterbukaan dan akselerasi pembangunan bagi suatu daerah, tak terkecuali Mahulu sendiri. Selama ini, pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat seolah tutup mata atas kondisi ini. Negara belum mampu merealisasikan akses transportasi yang layak, murah dan mudah, seperti  dambaan dan harapan  masyarakat Mahulu.

Jangankan ingin melihat keterbatasan itu secara langsung dan kemudian merasakannya dan memprogramkan pembangunannya. Memikirkannya saja, pejabat-pejabat di pemerintahan provinsi dan pusat mungkin jarang bahkan tidak pernah sama sekali, karena lebih tertarik  memperhatikan kekurangan  infrastruktur di kota-kota besar.

Minimnya akses transportasi yang layak itu  berdampak pula pada rendahnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta peformace pelayanan pemerintah di Mahulu.

Hingga kini askes utama menuju kabupaten paling  bungsu di Katim itu masih harus ditempuh melalui akses transportasi sungai, dengan waktu perjalanan sekitar 36 jam. Memang ada penerbangan pesawat perintis ke Bandara Datah Dawai, namun  kapasitas angkut pesawat terbang sangat terbatas, hanya mampu membawa 9–10 penumpang. Lagi pula transportasi ini terhitung mahal bagi masyarakat umum, tidak memungkinkan  menjadi pilihan yang menyenangkan dan nyaman bagi warga Mahulu.

Apalagi, letak bandara ini di  Long Lunuk Kecamatan Long Pahangai, cukup jauh dari Ibu Kota Kabupaten Mahulu, Ujoh Bilang. Perjalanan masih harus dilanjutkan menggunakan transportasi sungai, melewati jeram-jeram ganas  dengan waktu tempuh sekitar 4–5 jam dari Ujoh Bilang.

Berdasarkan laporan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), ketergantungan akses transportasi utama di Kabupaten Mahulu masih sangat besar yakni  hingga 75 persen. Jenis transportasi masyarakat dan aparatur pemerintahan dari dan menuju Mahulu, hanya dapat ditempuh oleh kapal kecil, speedboat, longboat, dan perahu ketinting.

Jika musim kemarau, akses transportasi sungai tidak dapat dilalui. Terutama ke wilayah perbatasan. Yaitu, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari. Jika dipaksakan berlayar maka sangat membahayakan.

Kondisi ini tentu tidak kondusif bagi aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Apalagi nasib  jalan darat menuju Mahulu sangat memprihatinkan masih berupa jalan tanah bebatuan. Jika musim hujan sangat riskan untuk dilalui kendaraan selain  licin dan masih  banyak terdapat kubangan air yang dalam. Apabila musim kemarau, jalan berdebu dan berlubang.

MTI menyebutkan panjang  jalan pararel perbatasan Kalimantan adalah  1.832,53 kilometer yang  melewati tiga provinsi, Kalbar 811,72 kilometer, Kaltim 406,26 kilometer) dan Kaltara 614,55 kilometer. Artinya,  data jalan pararel perbatasan di Kaltim paling pendek (22,17 persen),  kebetulan lokasinya berada di Kabupaten Mahulu.

Panjang jalan pararel perbatasan itu terbagi empat ruas. Yaitu batas Kalbar-Tiong Ohang sepanjang 69,65 kilometer, Tiong Ohang-Long Pahangai sepanjang 103,55 kilometer, Long Pahangai-Long Boh sepanjang 90,69 kilometer, dan Tering-Long Bagun sepanjang 142,37 kilometer. Semua ruas jalan itu sudah tembus hutan atau tidak ada lagi yang masih berupa kawasan hutan.

Sementara untuk kondisi fisik ruas jalan itu, menurut data  Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, hingga akhir 2021, yang masih berupa tanah sepanjang 233,49 km (57,47 persen), agregat 62,36 kilometer (15,35 persen), rigid 4,81 kilometer (1,19 persen) dan yang beraspal baru sepanjang 105,60 kilometer (25,99 persen).

Kondisi ruas  jalan inilah yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah provinsi dan pusat untuk dibangun atau ditingkatkan  sesegera mungkin, terutama  akses jalan yang menghubungkan ke Kabupaten Mahulu.

Dengan Aksesibilitas jalan yang memadai maka  keterisolasian wilayah-wilayah di Kabupaten Mahulu menjadi terbuka dan tidak masuk lagi daerah tetinggal dan terisolasi.

Komoditas kebutuhan  bahan pokok masyarakat akan  mudah terdistribusi, dan harganya bisa lebih murah. Secara tidak langsung  akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Mahulu.

Selain itu, pembangunan  bandara baru di dekat Ujoh Bilang tetap prioritas  bersama akses tranportasi darat. Pesawat jenis ATR berkapasitas 70 penumpang yang dapat mendarat di Ujong Bilah praktis akan mendorong perkembangan dan pembangunan daerah di Kabupaten Mahulu. Dengan demikian Kabupaten Mahulu benar-benar merasa bagian Indonesia, yang harus diperhatikan dan mudah dijangkau negara.(*)

Baca Juga : Ibu Kota Baru, Jaminan Tatanan Wilayah Adat Tak Tergerus Komersialisasi?