Euforia dan Ironi IKN, Dayak Terima Apa?

 

ANDA tidak perlu lagi bertanya “Apa yang bisa kita (bangsa Dayak) berikan untuk negara ini?”. Yang tepat dan relevan itu adalah “Apa yang negara sudah  berikan kepada kita bangsa Dayak?”. Pertanyaan itu berlaku bagi semua Bangsa Dayak baik di Indonesia, Malaysia maupun  Brunei Darusalam.

Puluhan tahun Bangsa Dayak memberikan segalanya untuk kepentingan negara. Tanah, hutan, minyak emas, batu bara dan segala isi pulau Borneo diserahkan kepada  negara yang sebenarnya tidak mewakili identitas budaya bangsa mereka. Indonesia, Malaysia dan Brunei Darusalam  mengusai    dan menggerus segala potensi alam  tanah Borneo, tanpa memikirkan ke-berlangsung-an bangsa Dayak sebagai sang pemilik aslinya.

Dengan dalih nasionalisme dan hukum negara, tanah Borneo dieksploitasi secara besar-besaran tanpa menghargai hukum adat dan budaya setempat. Indonesia dengan kuasa membawa   hasil alam Borneo ke Jakarta (Jawa), Malaysia pun memanfaatkan kekayaan Borneo untuk pembangunan Kuala Lumpur (Semenanjung), sedangkan  Brunei Darusalam hingga kini bergelimang harta di dalam istana kesultanannya. Dari pengerukan dan pemarukan sumber daya alam   itu, pernahkan mereka berfikir dan bertanya apa yang negara telah berikan buat Bangsa Dayak? Tak ada, kecuali rusaknya alam warisan para leluhur.

Sebagai sebuah “nation” penduduk asli pulau Borneo, tepatlah bila hari ini kita semua   melepaskan pikiran sempit kita atas keterikatan sentimen sektoral dan basis parsial kewilayahan. Ketidakadilan yang dialami bangsa Dayak selama ini adalah ketidakadilan seluruh suku bangsa Dayak sebagai sebuah nation. Persoalan yang terjadi di Indonesia, Malaysia dan Brunei adalah persoalan seluruh bangsa Dayak.

Toh motif dan praktik penguasaan atas potensi alam dan budaya bangsa Dayak oleh semua negara-negara itu tidak jauh berbeda,yakni dalih nasionalisme dan kepentingan negara. Mereka mengerti  kelemahan kita, dan membiarkan kita dipecah-pecah dalam tiga negara, dengan demikian  kekuatan, persaudaraan dan klaim identitas kita atas negara semakin tenggelam, lenyap dan punah.

Sprit persatuan  sekitar 10 juta warga Dayak hari ini, akan menentukan puluhan bahkan  ratusan juta nasib generasi penerus Dayak sebagai pelestari warisan para leluhur Dayak di tanah Borneo. Potret perjuangan yang tampil di permukaan haruslah menggambarkan perjuangan sebagai nation, bukan kewilayahan, kesubsukuan apalagi individu. Seringkali perjuangan kita berhenti hanya  sampai pada aktualisasi dan pengakuan kita sebagai individu dan kelompok, setelah itu kita tak lebih menjadi bagian oligarki  penguasa dan pengusaha yang menguras kekayaan alam dan budaya kita.

Dengan identity nation “Dayak sebagai bangsa”  seharusnya perjuangan kita semakin kuat karena memiliki nilai tawar  dan relasi yang luas atas dunia internasional. Keputusan negara terkait pemanfaatan wilayah Borneo tidak lantas  kita terima sebagai sebuah kewajiban warga negara atas kepentingan negara. Kita harus berani bernegosiasi, menuntut dan berjuang untuk  kepentingan kehidupan masa depan bangsa Dayak.

Selama ini, bangsa Dayak hanya menjadi objek dari setiap kebijakan negara tanpa pernah ikut menentukan sedikitpun atas kebijakan pemanfaatan SDA dan daerah atas wilayah hidup mereka.

Contoh  paling anyar saat ini, soal pemindahan Ibu kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hingga kini sikap kita masih terjebak pada ueforia dan glorifikasi retorika negara. Bingkai pikiran kita terbatas hanya pada soal kepentingan negara, seolah kita melupakan kepentingan kita atas nama negara. IKN seakan dimaknai hanya sebagai sebuah hadiah dan perhatian negara untuk bangsa Dayak tanpa tahu konkrit yang kita terima. Hallo??

Lagi-lagi demi kepentingan negara, kita harus rela menerima kebijakan itu, tanpa diberi kesempatan untuk merencanakan, memikirkan dan memutuskan kontribusi yang kita berikan dan dampak apa saja yang akan kita terima. Elit politik dan pejabat pemerintah dari kalangan Bangsa Dayak tak sepenuh bisa diharapkan. Suatu kewajaran manakala mereka terkooptasi oleh kepentingan politik partai dan kebijakan pemerintah pusat, karena konteks jabatan yang mereka emban tak terlepas dari kekuasaan negara.

Jadi persoalan utamanya  bukan hanya pada  pada elit politik kita  tetapi soal   sikap negara yang mengabaikan  apa, siapa dan bagaimana kita di dalam negara. Untuk merubah sikap negara itu, maka  diperlukan  gerakan, perjuangan dan  tuntutan, tidak saja melalui pendekatan politik namun juga  diplomasi internasional.

Kita bisa saja berargumen dari sudut pandang kita masing-masing. Apakah pemindahan ibu kota ini kita lihat sebagai kepentingan negara, dan kita sebagai warga negara? atau, kita melihatnya sebagai kepentingan regional karena kita ada dalam wilayahnya? Pertanyaan-pertanyaan itu lazim  dinarasikan karena kita tidak percaya diri dan merasa asing ketika konteks tuntutannya dihadapkan pada  kepentingan negara dan masyarakat luas. Sudut  pandang seperti itu malah  mendorong proses  eleminasi  atas hak  bangsa Dayak dalam sebuah negara. Logika yang harus kita bangun dalam kerangka  Dayak sebuah nation adalah,  keutamaan  pembangunan  Bangsa Dayak akan memberikan manfaat dan kebaikan secara luas tidak saja pada pemerintah daerah, masyarakat luas tapi juga kepada  negara.

Padahal jika kita mau dan negara ini berkehendak, perspektif kebijakan negara yang berpijak pada  keberlangsungan bangsa dayak sudah  pasti memberi manfaat yang lebih besar bagi daerah dan negara. Tapi pada kebiasaanya selama ini, negara dan mungkin seluruh warga luar  lainnya tidak pernah merasa dan mengangggap sikap mengalah dan menerima bangsa Dayak itu sebagai sebuah pengorbanan dan perjuangan.

IKN Ironi Otonomi

Pengalaman menunjukan pengelolaan pemerintahan otorita di tengah pemerintahan daerah  otonom sering kali menimbulkan konflik dan gesekan kewenangan.Misalnya yang terjadi antara Pemerintah Otorita Batam dengan Pemerintah Kota Batam bahkan dengan Pemerintah Porovinsi  Kepulaun Riau.

Kita harus memastikan  kedepannya otorita IKN  tidak melahirkan  permasalahan dan  konflik kewenangan yang ujung-ujungnya direkayasa untuk  menggerus identitas dan eksistensi   budaya, wilayah dan sosial ekonomi  bangsa Dayak.  Persoalannya,  apa yang bisa kita  harapkan dari sebuah bentuk pemerintahan otorita. Model pemerintahan yang  ironi dan irrelevan dengan era  otonomi daerah dan demokratisasi. Di saat daerah menuntut kewenangan yang otonom dalam mengelola sumber daya yang ada di daerahnya, disisi lain kita dihadapan sebuah otoritarian kekuasaan pemerintah pusat.

Jangankan untuk mengharap dampak positif dari bentuk pemerintahan otorita, selama 20 tahun otonomi daerah berlangsung  pun tak  memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan bangsa Dayak. Tuntutan hak dan kewenangan masyarakat adat masih terabaikan. Artinya, pemerintahan Orotrita IKN di wilayah otonom merupakan penegasan kendali kekuasaan sentralistik dan otoriter pemerintah pusat atas Kalimantan.

Otoritasi ini juga dapat diterjemahkan sebagai upaya kolonalisasi budaya, wilayah dan potensi eonm negaar terhadap masyarakat adat Dayak di Kalimantan. Apakah kita yakin luas 200 ribu hektak itu tidak akan bertambah kedepannya dengan alasan kepentingan negara. Pemerintah bisa apa jika negara meminta dan mekasa. pelan-pelan kalimantan akan menjadi otoritas kekuasaan negara tanpa ada kepentingan masyarakat Dayak di dalamnya.

Jika pun ada putra Dayak yang kemudian ditunjuk Presiden sebagai Kepala Otorita IKN, sudah pasti ia akan menjadi simbol dan hanya bersifat semiotik melanggengkan  menjaga euforia masyarakat Dayak. Kecuali diikuti keterlibatan elit-elit bangsa dayak dalam perumusan, perencanaan dan implementasi IKN itu sebagai  otoritas khusus milik bangsa Dayak dalam kepentingan yang lebih besar.(*)

KONTRIBUTOR:  TOM MED MARING

Baca Juga : Marthin Billa Sang Maestro Leadership Dari Nahakramo