Otorita IKN Ironi Otonomi Khusus Tuntutan Daerah

Anak Muda Dayak, Foto : Blog.misteraladin.com

DI TENGAH isu   Ibu Kota Baru (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), Presiden Jokowi menandatangani  Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Dua Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Nomor 2 tahun 2021 juga telah dirampungkan.

Peraturan perundang-undangan tentang perubahan otonomi khusus (Otsus) Papua dikeluarkan pemerintah untuk merespon aspirasi masyarakat Papua selama ini. Selain itu, sebagai bukti pemerintah menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua (OAP), baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Misalnya, pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diangkat dari unsur OAP. Kemudian, Kebijakan  pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus mengutamakan OAP dengan kuota khusus 60 hingga 80 persen.

Kebijakan tersebut tercermin dalam pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus mengutamakan OAP dengan kuota khusus 60 hingga 80 persen. Selain itu, Pemerintah juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada OAP untuk bekerja dan membina karier di instansi pemerintah pusat sesuai kompetensi dan keahliannya.

Keistimewaan yang diberikan negara kepada   Papua tersebut, seolah menggelitik glorifikasi kita atas IKN di Kalimantan Timur. Kebijakan  yang ironi dengan apa yang terjadi pada bangsa Dayak di Kalimantan.

Di saat Papua menerima kewenangan yang lebih luas sebagai wilayah otonom, sebaliknya  wilayah dan kewenangan Kalimantan diambil  dengan dalih otoritas IKN. Dua realitas yang  bertolak belakang, antara desentralisasi yang mencerminkan demokratisasi, dengan  sentralistik yang anti demokrasi.

Kita harusnya sadar  bahwa Otorita IKN itu sebuah ironi dan kontradiksi dengan  demokratisasi dan otonomi daerah. Di saat daerah dan masyarakat  menuntut daerah otonomi, otonomi khusus dan otonomi diperluas, kita malah menerima hadirnya pemerintah daerah sebagai otoritas pemerintah pusat.

Harusnya bangsa Dayak dilibatkan dalam merencanakan, memutuskan dan melaksanakan model pemerintahan yang akan dibentuk, sehingga dampak positif yang kita inginkan dapat kita persiapkan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat kita. Ada identitas budaya yang kita tonjolkan dari kepemimpinan daerah.

Namun realitas yang  terjadi jauh panggang dari api, pemerintah masih abai atas keberadaan perjuangan dan kontribusi bangsa Dayak.

Generasi muda Dayak mulai sadar akan perlakuan semena-mena  pemerintah terhadap bangsa Dayak selama ini.

Jika ukurannya pengorbanan, bangsa Dayak lah yang paling banyak berkorban selama ini. Berapa juta hutan yang digunduli  untuk transmigrasi, tambang, kebun dan lain sebagainya. Berapa Juta dolar devisa negara yang dihasilkan dari SDA tanah Borneo. Berapa juta hektar lahan yang rusak akibat semua kebijakan pemerintah itu. Belum lagi penderitaan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang dialami bertahun-tahun  bangsa Dayak. Sampai-sampai karena  sikap mengalah atas   negara, saudara-saudara sebangsa mereka   berpisah  dan terpecah 3 (negara) di atas tanah kelahiran mereka sendiri.

Pertanyaannya, mengapa perlakuan negara tidak adil  terhadap bangsa Dayak selama ini?  Salah satunya alasan, bisa jadi disebabkan kita memang tidak pernah    serius atau terlihat sungguh menuntut hak kita.

Di sisi lain,  negara memang terlalu nyaman dengan keramahan kita, di samping  elit kita terlalu asyik dengan privilege politik dan ekonomi yang diberikan negara kepada mereka.

             Baca Juga : Perjanjian Damai Dayak Dusun di Pinangah

Dalam pandangan negara, sebagian kalimantan  adalah  bagian dari NKRI. Semua warga yang tinggal di dalamnya harus tunduk pada pemerintah. Warga Dayak tidak lagi dilihat sebagai penduduk asli pemilik kalimantan. Setiap warga pendatang yang tinggal di Kalimantan, kedudukannya sama dengan warga Dayak.  Setiap jengkal tanah yang ada, berhak dikuasai negara dan warga negara lain

Generasi muda harus belajar dari Papua dan Aceh. Keistimewaan yang mereka dapatkan tidak diperoleh secara gratis. Ada perjuangan dan perlawanan yang mereka lakukan agar didengar oleh negara. Ada tuntutan dan tindakan yang mereka sampaikan  atas persoalan ketidak adilan yang mereka terima. Ada sikap politik yang kuat untuk memaksa negara memperhatikan tuntutan mereka.

Maka itu,  generasi muda Dayak hari ini harus kritis, mandiri dan berani bersikap revolusioner  atas  hak dan keberlangsungan hidup generasi mereka  yang mandiri, sejahtera dan bermartabat. Generasi muda harus membangun dialog untuk membangun realitas identitas politik majemuk antara mereka. Biarkan mereka   bertindak atas tantangan dan persoalan mereka hari, melepas diri dari alama pikiran masa lalu. Memang,  realitas  yang terjadi hari ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu para pendahulu  kita, tetapi apa pun sejarah dan cerita masa lalu pendahulu kita, itu semua bagian dari  kearifan   mereka untuk mempertahankan generasi hari  ini. Tinggal  generasi sekarang  membaca persoalan dan permasalahan kekinian, dan bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.(*)

Redaksi Tuyang Issue