Serawak dan Sabah Berdaulat Simbol Identitas Bangsa Dayak?


DARI TIGA NEGARA yang berdiri di Bumi Borneo atau Kalimantan saat ini, tidak ada satu pun negara yang merepresentasi identitas Bangsa Dayak sebagai penduduk asli (indigenous peoples) dari pulau ini.

Peluang berdirinya negara Serawak dan Sabah sebagai negara berdaulat yang di awal kemerdekaan Malaysia kala itu, membuka  harapan bagi bangsa Dayak menjadi bagian dari pemilik  otoritas atas kedua negara itu.

Meski ketika itu elit politik melayu dan keturunan china juga tampil dominan, tetapi keberadaan tokoh-tokoh Dayak memiliki nilai tawar yang tinggi dan dipertimbangkan  dalam memutuskan nasib dua negara bagian itu.

Namun akhirnya harapan itu tinggal harapan, akibat campur tangan inggris keduanya negara itu pun harus  bergabung dengan negara federasi Malaysia.

Dalam perkembangannya Pemerintah Federasi Malaysia, melakukan langkah represif dalam membendung berbagai bentuk kekhawatiran masyarakat Dayak di Sabah dan Sarawak, salah satunya adalah gerakan melayunisasi dan islamisasi atas warga Dayak. Perlahan Bangsa Dayak mulai terpinggirkan  dan menjadi minoritas di tanah mereka sendiri.

Pendapat ini pun  diakui  oleh seorang budayawan Dayak di Kuching, Ibu Kota Negara Bagian Sarawak, Peter Jaban (dikutip dari Independensi, 3 Januari 2020).

Peter Jaban mengecam tindakan terstruktur dan masif praktik islamisasi di kalangan Suku Dayak di Negara Bagian Sarawak dan Negara Bagian Sabah oleh Pemerintah Federasi Malaysia.

“Langkah pemaksaan kehendak supaya orang Dayak masuk Agama Islam, telah menimbulkan konflik sangat sensitif di kalangan orang Dayak di Sabah dan Sarawak. Kondisi itu sewaktu-waktu bisa menumbuhkan semangat merdeka, memisahkan diri dari Federasi Malaysia,” kata Peter Jaban di Kota Kuching, Ibu Kota Serawak.

Menurutya, ada perbedaan pelayanan pemerintah terhadap suku Dayak yang sudah memeluk agama Islam, dengan suku Dayak yang tidak ingin masuk Islam. Di Negara Bagian Sarawak, orang Dayak yang sudah memeluk Islam, diberi kepercayaan penuh dalam memobilisasi masyarakat sesuku  dalam hal-hal tertentu.

Di antaranya,  diberi kepercayaan mengatur subsidi rutin dari Pemerintah Negara Bagian Sarawak dalam ritme kehidupan masyarakat Dayak yang hidup di rumah betang, yakni rumah memanjang tiang panggung.

Di Sabah, menurut Peter Jaban, pihak imigrasi Federasi Malaysia, melakukan pembiaran terhadap pendatang ilegal beragama Islam dari Sulu, Mindanaw, Filipina. Mereka malah diberi legalitas, agar memenangkan partai politik berhaluan Islam.

Disebutkannya, tindakan yang dilakukan negara federasi Malaysia  untuk meredam dominasi kalangan politisi suku Dayak yang bukan beragama Islam.“Hal ini sudah berkali-kali diprotes, tapi tidak diindahkan. Belum lagi sistem bagi hasil hasil pertambangan minyak bumi yang melanggar perjanjian saat Sabah dan Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia terhitung 16 September 1963,” kata Peter Jaban.

Diungkapkan Peter Jaban, di era keterbukaan sekarang, praktik islamisasi di Sabah dan Sarawak akan membuka mata kalangan suku Dayak untuk segera meninjau kembali untung dan ruginya untuk tetap bergabung dengan Federasi Malaysia.

“Belum lagi bicara masalah hak-hak masyarakat Dayak terhadap tanah adat, yang sama sekali tidak dipedulikan lagi. Setiap tanah adat kalangan suku Dayak, diambil begitu saja, tanpa ada proses negosiasi dan tanpa ada proses ganti rugi,” ungkap Peter Jaban.

Peter Jaban mengingatkan Pemerintah Federasi Malaysia untuk menghargai hak-hak penduduk suku Dayak, sebagai penduduk asal atau penduduk asli, sebagaimana Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/295, tanggal 13 September 2007. Dimana dari 46 pasal, di antaranya menggariskan, masyarakat adat, termasuk Suku Dayak, berhak mempertahankan identitas budayanya. Juga berhak mempertahankan tanah adat dan berhak menentukan haluan politiknya.

Sabah Dan Serawak Tuntut Referendum

Tahun  2015 lalu , berhembus kencang keinginan partai oposisi di Sabah dan Sarawak untuk tuntut referendum, keluar dari Federasi Malaysia.

Penggerak oposisi di Sabah, Presiden Partai Solidaritas Tanah Airku (Star), Datuk Jefrrey G Kitingan, terang-terangan mengancam akan ke luar dari Ferederasi Malaysia, jika konsistensi mekanisme royalti bagi hasil sumberdaya alam sejak 1963, tidak direalisasikan Kuala Lumpur.

Di Sarawak, ratusan anggota masyarakat sempat  menggelar aksi demonstrasi di Kuching menggelar aksi unjukrasa menyatakan ancaman keluar dari Federasi Malaysia.

Ihkwal tuntutan referendum ini, karena Sarawak dan Sabah selalu merasa dianaktirikan dalam pembangunan dan sering menjadi korban diskriminasi dan marjinalisasi Kuala Lumpur.

Sabah dan Sarawak mengklaim kondisi pembangunan di Semenanjung dengan wilayah Federasi Malaysia di Pulau Borneo, bagaikan bumi dan langit.

Dukungan Soekarno

Tahun 1945, delegasi Sabah dan Sarawak pernah menemui Presiden Indonesia, Soekarno, untuk menyatakan keinginan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tapi keinginan itu, ditolak Presiden Indonesia, Soekarno, karena Sabah dan Sarawak, memang dipersiapkan untuk menjadi dua negara yang berdiri sendiri, dan tidak boleh bergabung dengan Federasi Malaysia di Kuala Lumpur.

Ketika Sabah dan Serawak diputuskan British (Inggris) bergabung dengan Federasi Malaysia, Presiden Indonesia, Soekarno, marah, dan memutuskan menyatakan perang dengan kepentingan Inggris di Sabah dan Sarawak sejak tahun 1963.

Gagasan membentuk Federasi Malaya menjadi Malaysia, sebelumnya dicetuskan Lord Bruscy, Direktur North Borneo Company. Bruscy mengusulkan kepada Pemerintah Inggris untuk mempersatukan tanah dan Straits Settlement (Malaka, Singapura dan Penang) dalam suatu gabungan yang luas.

Ide Lord Bruscy kemudian dikembangkan oleh Malcolm McDonald, The British Hight Commisioner untuk jajahan Inggris di Asia Tenggara. Inggris akhirnya terpaksa memberikan kemerdekaan kepada Malaysia (31 Agustus 1957) dengan Singapura di dalamnya.

Sedangkan Sarawak, Sabah dan Brunei diatur dalam suatu federasi lain. Tapi akhirnya lahirlah suatu negara federasi baru yang bernama Malaysia, 16 September 1963.

Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman ketika berhadapan dengan The Foreign Correspondent’s Associations of South East Asia di Singapura pada 27 Mei 1961,   menyatakan, “Dewasa ini Malaya sebagai suatu bangsa menyadari bahwa dia tidak dapat berdiri sendiri. Cepat atau lambat Malaya harus punya saling pengertian dengan Inggris dan rakyat-rakyat Singapura, Kalimantan Utara, Brunei dan Sarawak.”

Penggabungan Malaya dengan daerah bekas jajahan Inggris lainnya menjadi penting terutama bagi etnis Melayu, karena jumlah penduduk etnik Melayu dan China berada dalam jumlah yang saling bersaing.

Dengan adanya penyatuan maka posisi etnis Melayu akan lebih aman, sekaligus dapat mencegah masuknya komunisme yang diimungkinkan masuk melalui sebagian etnis China.

Alasan itu tampaknya dibangun di atas pemikiran rasistis. Karena pada kenyataannya tidak semua etnis China di kawasan itu pro komunis. Apalagi kemudian terbukti, pergolakan di Kalimantan Utara sama sekali tidak didukung secara fisik oleh Republik Rakyat China.

Alasan rasis seperti itu sebenarnya merupakan keinginan politik pribadi Tengku Abdul Rahman yang berusaha memasukkan Sabah, Sarawak dan Brunei ke dalam Federasi Malaya. Apalagi penduduk di daerah itu masih terkebelakang dan mudah dipengaruhi.

Alasan bagi Inggris, gagasan Federasi Malaysia perlu didukung, karena didasarkan pada pertimbangan ekonomi maupun pertahanan. Dengan menguasai Malaysia, maka Inggris tetap dapat menguasai tambang timah dan perkebunan karet.

Jadi, adanya tuduhan seakan-akan Indonesia ingin mencaplok Malaysia dan Kalimantan Utara, tidak benar sama sekali. Hal yang saat itu ditentang secara habis-habisan oleh Presiden Soekarno adalah neokolonialisme, yaitu ketika Federasi Malaysia sudah mau didikte Inggris.

Inggris ketika itu berdalih, untuk sekedar menggunakan haknya sebagai pemegang kedaulatan formal atas Malaysia, dan Inggris tidak mau diganggu hal itu. Inggris mempunyai konsep sendiri, di satu pihak harus mengikuti arus dekolonisasi dunia, dan di pihak lain ingin terus mempertahankan hegemoni ekonominya di kawasan bekas jajahannya.(*)

Baca juga:

Sering Dikriminalisasi dan Didiskriminasi, Warga Dayak Ancam Sabah dan Serawak Keluar Dari Malaysia