Modus Jual Beli Jabatan Demi Dinasti Politik

DINASTIĀ  politik merupakan cara elit melanggengkan kekuasaan dengan tujuan menyuburkan praktik korupsi kolusi dan nepotisme melalui generasi, lingkungan dan pemerintahan yang dikendalikannya.
Di Indonesia, lahirnya dinasti politik merupakan anomali alam demokrasi. Elit politik memanfaatkan sikap permisif rakyat terhadap politik uang dalam kontetasi demokrasi. Kekuasaan yang dikendalikan dinasti politik menciptakan budaya feodal yang syarat kesewenang-wemangan dan praktik monopoli atas pemerintahan, anggaran dan sumber daya ekonomi.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengungkapkan, dari berbagai kasus korupsi politik di Indonesia, mayoritas memiliki korelasi dengan dinasti politik.

Ditangkapnya Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya anggota DPR RI Hasan Aminuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 30 Agustus 2021 lalu dalam kasus jual beli jabatan kepala desa (Kades) dalam lingkungan Pemkab Probolinggo Tahun 2021, menegaskan adanya korelasi antara dinasti politik dengan praktik KKN di pemerintahan.

Landskap dinasti politik pasangan Puput Tabtriana dan Hasan aminuddin telah dibangun selama 18 tahun. Hasan adalah Bupati Probolinggo dua periode, 2003-2008 dan 2008-2013. Sebelumnya ia anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 1999-2003.

Usai masa tugasnya sebagai bupati berakhir, Hasan kemudian merengkuh kuasa politik dengan menjadi anggota DPR RI periode 2014- 2019 dan 2019-2024 dari fraksi NasDem, daerah pemilihan Jawa Timur II.

Posisi Hasan sebagai Bupati selanjutnya diteruskan oleh istrinya sendiri, Puput Tantriana yang berhasil memenangkan Pilkada pada 2013. Tantriana menjabat pada periode 2013-2018, kemudian terpilih kembali pada periode kedua 2018 sampai sekarang. Yang sangat mengkuatirkan dan patut dipertanyakan adalah objek bancakan yang disasar kedua pasangan tersebut, yakni jual beli jabatan kades, yang sebenarnya jabatan receh untuk ditransaksi sebagai persekot korupsi. Dalam struktur pemerintahan, pemerintah desa dan kelurahan adalah unit terkecil dan terendah. Seorang kades sesungguhnya dipilih langsung oleh warganya, dan Ia hanya bertanggung jawab kepada warganya sendiri melalui Badan Musyawarah Desa. So, bisa dikatakan menjadikan jabatan kades sebagai komoditas jual beli jabatan adalah tindakan yang sangat kelewatan. Apalagi hanya jabatan pelaksana tugas (PLT) yang sifatnya hanya sementara, seraya menunggu dilantiknya kades terpilih. “Lah, jabatan Plt kades aja dijualbelikan, bagaimana dengan jabatan lain yang lebih tinggi”.

Logika ini bisa jadi sebuah indikasi untuk penegak hukum mendalami kasus ini. Selain itu, indikasi jual beli jabatan tersebut lebih mengarah kepada satu pusaran yang lebih besar, yakni membangun dinasti politik yang lebih kuat, langgeng dan berkesinambungan. Untuk membangun sebuah dinasti politik dibutuhkan pejabat-pejabat yang tidak hanya loyal, tetapi juga berani pasang badan . Masalahnya, hanya orang-orang korup dan gila jabatan yang berani pasang badan dan bisa dikendalikan oleh sang pemimpin.

Satu-satunya cara untuk mengidentifikasi pejabat-pejabat yang loyal, yang bisa dikendalikan dan berani pasang badan adalah, dengan melakukan rekrutmen dan seleksi melalui praktik jual beli jabatan.

Pejabat yang memiliki idealisme dan integritas sudah pasti tidak akan tergoda membeli jabatan itu, sikap normatif mereka sudah akan menjadi penghalang jalan oligarki kekuasaan dalam pemerintahan. Kasarnya, mereka tidak mungkin bersedia menjadi jongos dan kroni sang kepala daerah.

Sebaliknya, orang-orang yang rela membayar untuk jabatan yang diperjualbelikan, kemungkinan besar adalah mereka yang dapat dikendalikan, berani pasang badan dan siap melakukan apa pun yang diminta sang kepala daerah. Selama jabatan mereka aman dan dekat kekuasaan, mereka siap menjadi kacung sang penguasa.

Praktik jual beli jabatan itu juga biasa menjadi perangkap kepala daerah agar aparatur pemerintah yang ada terjebak dalam kepentingan dan kekuasaan sang kepala daerah. Mereka dihadapkan pada situasi kekuasaan yang begitu kuat di dalam lingkungan pemerintahan, dan situasi itu mengharuskan mereka mengutamakan kepentingan kepala daerah agar keberlangsungan karier dan masa depan jabatan mereka tetap terjaga.

Jadi, seandainya logika ini kita gunakan dalam menilai dinasti politik Bupati Probolinggo yang telah berjalan selama 18 tahun, rasanya tak masuk akal jika hanya jabatan kades saja yang diperjualbelikan. Lagi pula, jual beli jabatan kades itu diyakini bukanlah hal baru. Praktik itu dilakukan tahun ini karena jabatan kades lama berakhir. Sehingga proses rekrutmen perlu dilakukan kembali, agar kades yang terpilih nanti bukanlah orang- orang yang tidak sejalan dengan dinasti yang berkuasa.

Dampak Jual Beli Jabatan

Hasil penelitian KASN yang dilakukan sepanjang 2019 di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, menyebutkan bahwa praktik transaksaksional pengisian jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota mencapai 95%. Disusul Pemerintah provinsi di posisi kedua, sebesar 89,5%. Sementara itu, jual-beli jabatan di lembaga sebesar 49% dan di level kementerian 39,5%.

Data tersebut, menunjukan transaksi jual beli jabatan lebih rentan terjadi daerah, baik di pemeritah kabupaten maupun pemerintah provinsi.

Modus jual beli jabatan selama ini difahami terbatas sebagai perilaku korupsi dan dampak politik transaksional yang dilakukan kepala derah akibat mahalnya ongkos kontestasi politik pilkada, padahal motif lebih dari itu,jual beli jabatan merupakan upaya politik kepala daerah untuk membangun dinasti politik yang lebh terstruktur dan sistematis.

Transaksi Jual beli jabatan selalu menggoda kepala daerah untuk mempraktikannya. Dampak politiknya yang sangat besar bagi kelangsungan kekuasaan dan terciptanya dinasti politik yang didam-idamkan , membuat mereka mengabaikan dampak buruknya yang terjadi pada pemerintahan dan masyarkatnya.

Di satu sisi jual beli jabatan memang memilki pengaruh kuat untuk memperkuat kekuasaan politik kepala daerah, sebaliknya, di sisi lain, ia memiliki tingkat kerusakan yang sangat parah bagi masa depan birokrasi dan kehidupan masyarakatnya.

Jual beli jabatan itu ibarat virus komputer, yang dapat mengganggukeberlangsungan sistem operasi dan fungsi software di dalamnya. Ia menular dari satu orang ke orang lain. Tindakan korup jual beli jabatan pasti melibatkan banyak orang dan memerlukan orang lain dalam modus operandinya. Ia memiliki “multiplier effect” yang sangat masif, terstruktur dan sistematik merusak tata kelola pemerintahan dan sendi kehidupan masyakat. Pejabat yang menggunakan ongkos dari setiap jabatan yang diperolehnya, sudah barang tentu akan menjual kewenangan yang dimilikinya kepada pada semua struktur jabatan yang ada di bawahnya, termasuk memperjualbelikan setiap layanan pemerintah kepada masyarakat.

Berbeda dengan korupsi konvensional yang dilakukan atas dasar kebutuhan ekonomi semata. Ia tidak memerlukan orang lain, malah kalau bisa hanya ia sendiri yang melakukannya. Dampak yang ditimbulkannya pun terbatas hanya pada kerugian keuangan saja.

Oleh karena itu, sekali lagi, KPK dan aparat penegak hukum harus menemukan cara super ekstra ordinari untuk menghentikan praktik dinasti politik dan jual beli jabatan dalam pusaran tindak korupsi di negeri ini.

Baca Juga : Olahraga Tradisional dan Sport Tourism