TBBR dan Panglima Jilah Banjir Dukungan Warganet Dayak

Demo Ormas Dayak Kalteng. Foto : Kumparan.Com

KALTENG – Ratusan orang yang mengatasnamakan Puluhan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kalteng menggelar aksi damai atau demonstrasi menolak keberadaan Ormas Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di Bumi Tambun Bungai, digelar di Bundaran Besar Kota Palangka Raya, Jumat (26/11).

“Aksi damai ini merupakan bentuk keprihatinan kita semua tentang keberadaan TBBR. Mengapa prihatin, karena selama TBBR ada di Kalteng banyak hal-hal bertentangan dengan adat budaya lokal kita Dayak Kalteng,” ujar koordinator aksi demo, Ketua Fordayak Kalteng, Bambang Irawan.

Dalam orasinya, Bambang mengatakan selama Ormas TBBR hadir di Kalteng tidak pernah melaporkan diri ke Pemerintah Daerah dan juga tokoh adat Dayak Kalteng.
“Jadi tolong, silahkan TBBR hidup dengan adat budayanya sendiri di Kalbar. Kami akan mendukung dan mensuport. Kami disini hidup dengan falsafah Huma betang. Di sini, kalian merupakan tamu kami. Begitu pun sebaliknya, di sana kami merupakan tamu kalian. Jadi silahkan tumbuh dan berkembang di Kalbar, kami tentu akan dukung,” ucap Bambang.

TBBR Banjir Dukungan Warga Net

Beragam respon disampaikan para warganet atau netizen terkait aksi puluhan ormas tersebut. Mereka menyesalkan aksi demo yang menolak TBBR. Sebagian besar warga net malah menyampaikan dukungan mereka atas kehadiran TBBR di masyarakat, khususnya di Kalteng. Salah satunya, Tommy Maring, ia mempertanyakan aksi penolakan terhadap TBBR, karena jika mengacu pada UU Ormas Perppu 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU 17 tahun 2013, tak seorang pun atau kelompok manapun dapat memberikan sanksi dan menolak keberadaan suatu ormas kecuali pemerintah.

Ormas itu dibentuk secara sukarela oleh para anggotanya. Jika tidak ada yang berkenan dan tidak berkenan  dengan perjuangan ormas itu maka tidak ada paksaan untuk menjadi anggota atau pun keluar dari ormas itu. Masyarakat tidak perlu demo jika menolak menjadi anggota sebuah ormas. Tinggal lapor saja ke pemerintah daerah jika ada hal yang dianggap melanggar norma hukum. Termasuk juga soal hubungannya dengan organisasi sayap ormas, jika ada organisasi yang menolak menjadi underbound atau dibawah koordinasi ormas tertentu, maka ia tidak boleh dipaksakan.

“Jadi tidak bisa dipaksakan jika ada ormas yang tidak mau bergabung, menjadi bagian atau menjadi sayap ormas tertentu. Itu tergantung AD ART dan independensi organisasi itu” tulisnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemberian sanksi kepada ormas merupakan kewenangan pemerintah, tanpa ada campur tangan ormas lain. Jika berkaitan tindak pidana dilakukan suatu ormas, maka itu sudah masuk wewenang penegak hukum. Ia meminta, sebaiknya ormas-ormas yang menolak TBBR mempelajari lagi tentang UU ormas, dan filosopi organisasi kemasyakatan, agar ada kesamaan pandangan dalam melihat perbedaan dan dapat saling menghargai antara sesama ormas.

                  Baca Juga : Filosofi Huma Betang Rumah Adat Dayak Kalteng

Sementara warga net lainnya,  Ricky Christian mengingatkan agar ormas-ormas Dayak dapat membedakan persoalan adat budaya dan tindakan perjuangan yang dilakukan sebuah ormas. Ia mengakui adat dan budaya setiap komunitas adat Dayak tidak bisa disamakan dan disatukan, karena setiap komunitas itu punya kekhasannya masing masing. Tetapi sebagai aktivitas perjuangan, ormas-ormas itu  memiliki tujuan yang sama-sama, misalnya  melindungi hak adat masyarakat,membangun kebersamaan dan persatuan, memperkuat identitas budaya,   bahkan dalam praktek perjuangannya, ormas dapat  mengadvokasi warga dari kesewenangan oknum pemerintah dan perusahaan swasta.

Ricky melihat Panglima Jilah dan Ormas TBBR hadir untuk mempersatukan perjuangan masyarakat Dayak. Banyak aktivitas perjuangan dan advokasi yang mereka lakukan untuk masyarakat adat dayak.

Selanjutnya, Jagar Alexandria ikut mengingatkan ormas Dayak agar jangan sampai malah memicuh perpecahan, harusnya mereka dapat mengambil langkah-langlah yang bijaksana dan menggunakan cara-cara adat dalam menyelesaikan setiap persoalan dan perbedaan, bukan malah melakukan aksi demo menolak sesama bangsa Dayak.

Banyaknya Ormas Dayak yang dibentuk kelompok masyarakat belakangan ini harus siap dengan penilaian masyarakat. Jika eksistensinya tidak diakui dan tidak dihargai berarti masyarakat menilai ormas itu tidak memberi kontribusi dan manfaat, bahkan selalu membuat resah, sudah pasti akan ditinggal.

Jadi jika ada ormas yang ditinggal masyarakat, jangan iri dan cemburu dengan ormas yang didukung masyarakat. Apalagi sampai memprovokasi perpecahaan dan mendowngrade kehadiran ormas tersebut.

” Jadi agak lucu dan aneh, jika ada ormas menilai keberadaan ormas lain. Harusnya masyarakatlah dan Pemerintah yang berhak menilai” terangnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalteng, Katma F. Dirun menegaskan hal yang sama terkait kewenangan pemerintah soal ijin ormas di daerah. Ia mengatakan ormas harus memiliki dua legalitas, yakni yang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui kepengurusan Kesbangpol Provinsi dan Akta Notaris dari Kemenkumham.

“Sebagai pemerintah baik, provinsi, kabupaten/kota, dalam kapasitas sebagai perwakilan pemerintah pusat, tetap melakukan pembinaan karena pada posisi sebagai pembina semua ormas,” jelasnya.

Kedepan, pihaknya akan lebih mengoptimalkan pembinaan kepada seluruh ormas yang ada di Kalteng. Dengan harapan kedepan tidak ada lagi konflik yang terjadi antar ormas di Kalteng.
“Tapi yakinlah semua ormas adalah masyarakat kita, pemerintah Provinsi tetap melaksanakan pembinaan untuk membangun keharmonisan,” pungkasnya.

Jadi, dapat kita simpulkan persoalan ini bukanlah terkait perbedaan adat budaya atau persoalan masyarakat namun lebih kepada persaingan ormas-ormas dalam merebut pengaruhnya di tengah masyarakat, kemudian membawa-bawa masyarakat dalam persoalan ini. Tetap bersatu, Tuyang!

Kontributor : Tommy Maring