Kontruksi Lembaga Adat melalui Peran Serta Lembaga Adat Desa

 

SAAT ini marak bermunculan beragam organisasi adat yang dibentuk kelompok masyarakat. Mulai dari tingkat  kabupaten kota, provinsi dan nasional, dengan  menggunakan nama organisasi adat, lembaga adat, dewan adat, pengawal adat dan  sebutan lainnya.

Organisasi adat itu  dibentuk dari beragam latar belakang relasi kelompok dan komunitas serta berbagai kepentingan di dalamnya.

Organisasi adat yang bertentuk pun tak jarang melenceng dan berbalik arah dari tujuan dan simbol-simbol adat yang digunakan organisasinya.

Kepentingan politik, ekonomi dan kelompok sering kali mengaburkan peran dan fungsi adat dalam organisasi yang dibentuk. Oleh karena itu penting bagi aktivis organisasi adat untuk memahami tujuan dan prinsip dasar keberadaan organisasi adat itu sendiri.

Jika mau jujur, sebenarnya kelembagaan adat atau organisasi adat itu baik secara teritorial, administrasi dan fungsi banyak merujuk pada persoalan-persoalan adat yang ada di desa. Ketentuan yang mengatur dan atau menyebut lembaga adat itu secara tegas hanya ada di UU desa nomor 6 2014 dan permendagri 5 Tahun 2007.

Hal ini mempertimbangkan bahwa komunitas adat atau masyarakat adat itu lebih muda terkontuksi dan teridentifikasi pada komunitas masyarakat desa atau dusun. Teritorinya dapat diperluas oleh dari gabungan beberapa desa yang ada disekitar wilayahtersebut. Atas kepentingan yang lebih luas, dan atas peran serta lembaga adat desa maka dapat dibentuk kelembagaan adat kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan nasional.

Pengertian Lembaga Adat

Dikutip dari Gemaharjo.watulimo,  lembaga adat dapat diartikan sebagai pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Fungsi Lembaga Adat

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

Kemudian, lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu:

Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Baca Juga : Mengenal Profil, Karier dan Pengalaman Presiden MADN Baru

Wewenang Lembaga

Adat Lembaga adat memiliki wewenang yang meliputi :

Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat tersebut.
Mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa adat.
Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat di selesaikan pada tingkat desa
Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten/ kota desa adat tersebut berada.

Tugas dan Kewajiban Lembaga Adat

Lembaga Adat mempunyai tugas dan kewajiban yaitu :

Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan
Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
Mengayomi adat istiadat
Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat
Melaksanakan keputusan-keputusan paruman dengan aturan yang di tetapkan
Membantu penyuratan awig-awig
Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.

Pembinaan Lembaga Adat

Pembinaan desa adat dapat dilaksanakan dengan pola melaksanakan ceramah-ceramah pembinaan desa adat, penyuluhan, penyuratan awig-awig desa adat pada setiap tahunnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai , melestarikan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan hubungan manusia dengan manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu pembinaan lembaga adat sebagai usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, Aparat Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

Pembiayaan Lembaga Adat
Dana pembinaan terhadap Lembaga Adat pada semua tingkatan, disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, Berta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.(*)

Oleh Jeremy Buda  dikutip dari Gemaharjo.watulimo