Konflik PDIP Kaltara, Norhayati Andris Gugat Jhony Laing Impang

Norhayati Andris

Konflik PDIP Kaltara terus berlanjut hingga gugatan ke  pengadilan. Terkait dengan pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPRD Kaltara oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati   beberapa waktu lalu, Norhayati Andris melalui Tim kuasa hukumnya gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Bulungan.

Gugatan itu ditujukan kepada Jhonny Laing Impang secara pribadi yang dinilai telah melaporkan dirinya ke Ketua Umum PDIP untuk dicopot. “Saya legowo dengan keputusan beliau (Megawati Soekarnoputri), tapi saya menggugat ke saudara Jhonny Laing Impang secara pribadi,” tegas Norhayati yang juga ketua DAD Kota Tarakan.

Norhayati juga menjelaskan, atas laporan Jhony Laing Impang membuat dirinya dipanggil, disidang, bahkan dicopot sebagai pimpinan DPRD Kaltara. “Berdasarkan rapat keluarga besar saya, ingin memohon kepada Jhonny Laing Impang mempertanggung jawabkan laporannya mengakibatkan keluarga kami dirugikan, kemudian dia harus menjelaskan yang membuat Norhayati ini mendapat sanksi yang luar biasa,” jelasnya seperti dilansir dari kaltara.prokal.co.

“Jadi yang saya tuntut ini secara pribadi, mana buktinya atas laporannya. Mohon kepada saudra Jhonny buka ke media, mana tuduhan-tuduhan itu,” tegasnya.

Ia melakukan gugatan itu agar tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen PDIP tidak dimanfaatkan oleh oknum karena ketidaksukaan atau menjatuhkan seseorang. Hingga sekarang ia menilai tuduhan itu tidak pernah dibuktikan” Keluarga besar kami mencari keadilan supaya masyarakat tahu apa penyebab Norhayati itu dipecat atas laporan saudara Jhonny Laing Impang,” ungkapnya.

Sementara Tim Kuasa Hukum Norhayati Andris, Syafruddin menegaskan jika pemberhentian Norhayati Andris tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedural partai. Sejak surat laporan DPD PDI Perjuangan Kaltara dikirimkan kepada DPP, belum ada pemanggilan terhadap Norhayati Andris untuk melakukan klarifikasi. Ia juga menegaskan bahwa gugatan yang mereka ajukan bukanlah perlawanan kepada PDIP melainkan upaya mencari keadilan.

“Itulah yang menyebabkan sehingga kita melakukan tindakan hukum atau gugatan hukum untuk menggugat, ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh jhony Laing Impang terhadap Norhayati. Inilah merupakan cikal sehingga keluarnya pemberhentian yang dikeluarkan Ketua Umum PDI Perjuangan ibu Mega,” terangnya.

Ia menjelaskan gugatan sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kabupaten Bulungan sidang perdana gugatan itu akan dijadwalkan pada Selasa 11 Februari 2022 yang akan datang.

Meski  konflik yang  terjadi antara Norhayati Andris dan Jhony Laing Impang merupakan persoalan  internal PDIP Kaltara ini, namun banyak warga  Dayak berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bijak oleh kedua pihak. Apalagi elit partai yang berpolemik merupakan pengurus teras Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltara. Semoga(*)

Sumber : kaltara.prokal.co