Indonesia Harus Belajar Dari Malaysia Soal Hadapi Kritik Pemindahan Ibu Kota Negara

Pro kontra itu sebagai sesuatu yang wajar. Persoalan yang sama   pun terjadi di beberapa negara yang  sukses memindahkan ibukota negaranya ke tempat yang baru.

 

SAMPAI  saat ini kelanjutan pembangunan  Ibukota Negara (IKN) baru  dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tak sedikit kritik, sinisme dan  narasi kecurigaan dilontarkan masyarakat atas kebijakan pemerintah itu.

Pro kontra itu sebagai sesuatu yang wajar. Persoalan yang sama   pun terjadi di beberapa negara yang  sukses memindahkan ibukota negara yang ke tempat baru.

Salah satunya negeri jiran Malaysia,  yang berhasil  memindahkan pusat pemerintahan dari kuala lumpur ke  Putrajaya pada tahun 2003.

Awalnya,  rencana pemindahan itu banyak dicurigai dan dikritik sebagai pemborosan anggaran negara dan ambisi politik Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Mahathir Mohammad.

Pada masa  itu (1990- an), Kuala Lumpur,  mengalami  persoalan serius, yakni  kemacetan dan banjir.  Ditambah maraknya proyek pembangunan gedung pencakar langit dan  tingginya kepadatan penduduk  memunculkan permasalahan sosial bagi kota negara Malaysia itu. Kondisi ini dikeluhkan warga kota Kuala lumpur, termasuk pegawai negeri dan pejabat pemerintahan yang merasa  kemacetan itu menghambat kerja pemerintah karena membuat beban pegawai negeri menjadi lebih berat.

Walikota Kuala Lumpur, Tan Sri Elyas Omar menemui Mahathir dan menyarankan agar ibu kota Malaysia dipindahkan ke tempat lain.

Mahathir setuju. Ia  melihat pembangunan kota baru untuk urusan administrasi negara memang mendesak. Hal ini juga sejalan dengan Visi Malaysia 2020, cetak biru pembangunan yang dicetuskan Mahatir tahun  1991, yang bertujuan untuk mentransformasikan Malaysia menjadi negara maju, selevel dengan negara-negara Barat seperti AS dan Inggris.

Selain itu, Mahathir juga ingin membuang masa lalu kolonial dalam pembangunan perkotaan, khususnya kota baru. Kota-kota di Malaysia, khususnya bekas kota kolonial, memang terinspirasi oleh gaya kolonialisme Inggris, baik secara arsitektur ataupun tata ruang.

Tapi dia juga sadar pemindahan ibu kota bukan hal yang mudah, sebab Kuala Lumpur kadung menjadi identitas dan kebanggaan nasional.

Akhirnya Mahathir memilih jalan tengah yang lebih realistis dan murah, yakni hanya memindahkan kegiatan administrasi pemerintahan ke tempat baru, bukan keseluruhan isi ibu kota.

 Perang Besar dipilih sebagai lokasi kota baru. Wilayah eks perkebunan kelapa sawit dengan luas hampir 5 ribu hektare. Pemilihan wilayah ini lantaran memenuhi seluruh pertimbangan yang ditetapkan, khususnya terkait aksesibilitas lokasi karena Perang Besar berada di antara Kuala Lumpur dan bandara internasional yang akan dibangun.  Jarak Perang Besar dengan Kuala Lumpur cukup dekat, hanya sekitar 25 km.

Nama Putrajaya diambil dari nama Tengku Abdul Rahman Putra sebagai bentuk penghormatan kepada PM pertama Malaysia.

Pembangunan Putrajaya tidak menggantikan identitas Kuala Lumpur sebagai ibukota negara. Artinya, Kuala Lumpur hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan dan ekonomi, sedangkan Putrajaya digunakan sebagai pusat pemerintahan yang saling berhubungan dengan kota induknya.

Sejak mengumumkan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan baru Malaysia pada 1993, dan pembangunan pertama kota baru itu baru dimulai pada Oktober 1996,  kritik dari oposisi terus mengiringi pengembangan Putrajaya.

Mereka mengritisi  pemindahan itu   hanyalah pemborosan uang negara. Mahathir dinilai sekadar ingin meninggalkan warisan dan kenang-kenangan sebagai perdana menteri dengan kuasa hampir dua dekade.

Baru setahun sejak proyek pembangunan dilakukan, tahun 1997-1998, Malaysia dilanda krisis finansial. ekonomi Malaysia merosot enam persen dan banyak proyek besar terhenti. Kritik pun  semakin kencang, yang meminta proyek Ibu kota dihentikan.

Mahatir bergeming, seakan tidak peduli dengan situasi ekonomi negara yang lesu, suara demonstran di jalanan, serta perdebatan politik. Ia  tetap melanjutkan pembangunan Putrajaya dengan menggelontorkan dana 5 miliar ringgit atau setara US$1,3 miliar

Untuk tetap berjalan, Mahatir meneruskan proyek pembangunan itu secara secara diam-diam. Agar tidak mengundang kritik dan sorotan, Ia berusaha membatasi informasi pembangunan itu dari publik.  

Pembangunan Putrajaya pun terus berlanjut. Akhirnya, kloter pertama pegawai negeri sipil yang pindah ke sana datang pada 1999.Kemudian secara bertahap tuntas pada tahun 2004.

Kini, setelah puluhan tahun berdiri, kritik-kritik yang pernah terjadi tampaknya menjadi angin lalu. Putrajaya telah berdiri megah dan menjadi kebanggaan baru masyarakat Malaysia.

Pengalaman Malaysia  memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya setidaknya menjadi hikmah dan pelajaran bagi pemerintahan Presiden Jokowi.  Keteguhan dan keyakinan seorang harus mampu menjawab  kritik elit politik, sinisme dan kecurigaan masyarakat. Bagi masyarakat paling tidak menjadi  sadar, bahwa  pemindahan Ibu Kota Negara adalah sebuah keniscayaan yang banyak memberi dampak positif bagi sebuah negara.

Tommy Manggus

Baca Juga :Soal Jabatan Kepala Otorita IKN,Tokoh Dayak Dapat Diberi Kesempatan Perdana