Ibu Kota Baru, Wilayah Adat Tak Tergerus Komersialisasi?

 

BAPEPPNAS menyebut luas lahan yang dibutuhkan untuk ibu kota baru atau ibukota negara (IKN) di Sepaku dan Samboja, Kalimantan Timur, seluas 180 ribu hektare. Dari luasan itu, sebesar 2000-5000 hektare akan diproyeksikan menjadi inti kota, dan 30 ribu hektar dibangun  untuk pemukiman. Merujuk pemberitaan Kompascom, pemerintah juga akan menjual sebagian lahan di ibu kota baru kepada publik.

Wacana penjualan sebagian lahan  ibu kota baru kepada publik itu berkembang  menjadi  insinuasi baru bagi masyarakat. Narasi kecurigaan pun  menyeruak soal adanya kepentingan oligraki dan neo kapitalisme atas pemanfaatan lahan ibu kota baru. Terutama lahan bekas kebun dan tambang yang akan memberikan cuan kepada  pemiliknya  seiring dengan pembangunan IKN.

SABUKDIN, Kepala Adat Paser di Sepaku, Kabupaten Paser terlihat enggan ketika  membincangkan wacana ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN) yang sebagian rencananya akan  dibangun  sekitar wilayah  mereka. Ia mengaku terlanjur   antipati pada kata manis  pembangunan dan perekonomian.

Ibu kota baru, menurut Sabukdin, tak akan berbeda dengan alih fungsi hutan yang dilakukan pemerintah untuk perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kayu.

Ia merasa was-was, warga Dayak Paser kembali berpotensi kehilangan hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka, dari pangan, papan, hingga persembahan untuk ritual sakral adat.

Jika pun ibu kota benar harus pindah ke wilayahnya, ia meminta pemerintah menjamin tatanan adat, situs dan hak-hak warganya tak  punah.

“Kami ingin daerah kami ramai, tapi bukan berarti kami menderita, hanya menonton. Pendatang sudah hidup di tanah kami, kami tidak menikmati kemakmuran, tetap melarat dan bisa lebih melarat kalau ibu kota ada di sini,” tuturnya.

EMPAT desa di calon ibu kota baru yang dihuni warga adat Dayak Paser adalah Desa Sepaku, Semoi Dua, Maridan, dan Mentawir.

Sepaku dan Mentawir disebut Sabukdin sebagai perkampungan tertua yang didiami komunitas adatnya.

Setidaknya terdapat empat desa komunitas adat Dayak Paser di wilayah yang ditunjuk pemerintah   menjadi  pusat pemerintahan baru.

Terdapat pula 13 wilayah adat di sekitar ibu kota baru yang akan berpusat di Kecamatan Sepaku, PPU; dan Kecamatan Samboja, Kutai Kertanegara, merujuk pemetaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Sabukdin berkata, selama bertahun-tahun sengketa lahan terjadi di perkampungan adat mereka. Penyebabnya adalah saling klaim lahan adat, transmigrasi, dan sawit.

Ia sangat khawatir bila wilayah adat mereka semakin sempit akibat proyek ibu kota baru, setelah sebelumnya bersinggungan dengan perusahaan sawit.

“Masyarakat kami di pedalaman hampir 90% tidak punya surat kuat atau sertifikat. Kebiasaan kami hanya punya tanah tapi tidak mengurus surat,” kata dia.

Kekuatiran Sabukdin sangat beralasan, selama ini pemerintah tidak pernah peduli soal bagaimana adat istiadat dan budaya masyarakat Dayak dalam mengelola dan menguasai tanah dan hutan.

Kepemilikan tanah dan lahan atas nama adat tak pernah diakui pemerintah, peta wilayah yang ditetapkan pemerintah selalu  menjadi alasan pengabaian itu.

Seperti yang dikatakan oleh seorang kepala daerah yang  mengklaim bakal melindungi wilayah yang ditinggali warga Dayak Paser.

“Hutan akan kami jaga, tapi hutan yang mana dulu, kami akan lihat ‘PETA’. Jangan sampai ada oknum mengatakan hutan adat, tapi hanya membawa kepentingan pribadi. Jangan sampai ada yang mengklaim, ternyata itu lahan orang lain atau milik negara.”

Pernyataan klasik seperti itu yang sering menjadi dalih pemerintah daerah untuk tidak mengakui klaim masyarakat adat. Padahal keberadaan masyarakat adat dan hukum adat itu lebih dulu ada daripada berdirinya negara ini.

Jika pemerintah daerah memiliki kepedulian, maka tidak akan susah untuk mengusulkan dan mengakui ” de facto maupun  de jure” atas hutan adat itu.  Kecurigaan dan tudingan adanya pihak-pihak yang bermain sengaja dihembuskan oleh  pemerintah untuk mendiskreditkan dan membenturkan antar tokoh- warga  masyarakat adat.

Pada akhirnya IKN hanyalah  sebuah isu manis  yang bakal menggerus   tatanan kehidupan masyarakat adat. Kata pembangunan   hanya menawarkan glorifikasi dan euforia kepentingan negara, namun pada praktiknya tak lebih hanya tumpangan  yang disusupi oligarki dan neo kapitalisme .(*)

Sumber:bbc.com

Baca Juga :

Indonesia Harus Belajar Dari Malaysia Soal Hadapi Kritik Pemindahan Ibu Kota Negara