Hukum Adat Butang Dayak Mualang Di Resak Balai

Ilustrasi Denda Adat. Foto: Kalimantanreview.com

Hukum adat adalah perangkat aturan tidak tertulis yang bersumber dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, kemudian diterima menjadi hukum yang mengikat secara turun temurun. Hukum adat biasanya berisi aturan yang terdiri dari norma-norma kesopanan, kesusilaan, ketertiban, sampai kepada norma-norma keyakinan dan kepercayaan yang dihubungkan dengan alam gaib dan Sang Pencipta.

Masyarakat Adat pada umumnya memiliki aturan atau hukum adat  yang mengatur kegiatan sehari-harinya masyarakatnya serta digunakan untuk  menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Kalimantan  mempunyai tata hukum adatnya masing-masing, demikian pula tiap suku atau komunitas  adat Dayak memiliki  hukum adat yang beraneka ragam. Misalnya, Komunitas Masyarakat Adat Dayak atau Sub Suku Dayak di Kalimantan Barat yang masih mempertahankan hukum adat sebagai warisan para leluhur. 

Mulai dari hukum adat perkawinan, hukum adat butang (selingkuh/zina) sampai ke hukum adat pembunuhan atau pati nyawa. Selain itu, hukum adat pada prakteknya juga digunakan untuk mengatur tentang cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, seperti pemanfaatan rimba bersama (rimba komunal).

Parktek Hukum Adat Dayak Mualang atau Sub Suku Dayak Mualang

Salah satu perkampungan Dayak Mualang yang masih menjalankan adat-istiadat dan hukum adatnya adalah Dayak Mualang di Kampung Resak Balai, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau.

Kampung ini terbilang sebagai perkampungan kecil, yang dihuni 63 kepala keluarga. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, di sini masih sangat kental dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaannya.

Rasa kekeluargaan dan kebersamaan, tidak terlepas dari dipatuhi dan ditaati-nya aturan (hukum) adat sebagai pedoman hidup bersama. Bagi Dayak Mualang di sini, setiap ada masalah atau sengketa di kampung, maka penyelesaiannya mengutamakan hukum adat.

Dayak Mualang di Kampung Resak Balai percaya bahwa hukum adat merupakan jalan terbaik dan masih memberi rasa keadilan dalam menyelesaikan masalah atau sengketa yang terjadi. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan cara hukum adat.

Bagi Masyarakat Adat Dayak Mualang, tujuan adanya hukum adat adalah untuk mengatur tata tertib dalam hidup bermasyarakat. Hukum adat sangat penting karena menjaga dan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam, serta manusia dan Sang Pencipta agar tetap terjaga, seimbang, damai dan harmonis.

Hukum adat dalam Dayak Mualang terdiri dari beberapa jenis atau tingkatan. Mulai dari hukum adat yang mengatur perilaku pribadi seseorang, antar sesama, hingga hukum adat yang berkaitan dengan tanah dan pengelolaan sumber daya alam.

Maka, bagi Dayak Mualang, hukum adat merupakan hal yang sangat sakral. Itulah sebabnya, setiap ada pelanggaran terhadap hukum adat, maka semua pelanggar harus dikenakan sanksi adat dan wajib memenuhi sanksi adat dalam bentuk tail. Tail adalah satuan untuk menyebutkan sanksi adat menurut Dayak Mualang.

Salah satu hukum adat yang hingga kini tetap dipatuhi Masyarakat Adat Dayak Mualang di Kampung Resak Balai adalah adat butang atau hukum adat butang.
Butang atau bara’ adalah perbuatan selingkuh atau zinah dengan suami atau istri orang lain. Apabila perbuatan itu diketahui atau tertangkap tangan, maka laki-laki maupun perempuan sama-sama dikenakan hukum adat butang.

           Baca Juga : Urgensi Hukum Adat Menyelamatkan Hutan Kalimantan

Hukum Adat ini merupakan bagian dari hukum adat perkawinan. Perkawinan adalah bersatunya dua insan manusia yang sangat berbeda dan tidak dapat dipisahkan oleh siapa pun, sehingga apabila terjadi pengingkaran terhadap perkawinan, baik oleh suami ataupun istri, maka terhadap keduanya dikenakan hukum adat butang.

Butang adalah perbuatan selingkuh atau zinah yang dilakukan oleh laki-laki yang telah beristri atau sebaliknya perempuan yang telah bersuami.
Hukum adat butang ini diperuntukkan bagi setiap orang (laki-laki dan perempuan) yang telah memiliki pasangan yang sah atau telah berumah tangga. Hal ini dibenarkan oleh Paternus, Ntri (ketua) Adat di Resak Balai.

Sanksi adat butang bisa dilihat dalam berbagai kondisi. Misalnya jika antara laki-laki dan perempuan yang melanggar memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan mali.
Maka besaran sanksi adat butang bagi mereka berbeda-beda, untuk pihak pria sebesar: 15 tail mangkuk, 5 buah tempayan yang terdiri dari 3 buah tempayan hitam dan 2 buah tempayan biasa, 1 renti babi, 1 ekor ayam, ditambah tengan 4 tail pun, sebuah tempayan jabau asam 4 tail pun, sebuah tempayan.

Sedangkan besarnya sanksi adat butang yang harus ditanggung pihak perempuan adalah: 10 tail mangkuk, 4 buah tempayan terdiri dari 1 buah tempayan hitam dan 3 buah tempayan biasa, tengan 4 tail mangkok, sebuah tempayan, ditambah jabau asam 4 tail mangkok, dan sebuah tempayan.

Sanksi adat butang di atas, menggambarkan bahwa besarnya sanksi adat yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Penentuan besarnya sanksi adat butang juga dipengaruhi oleh hubungan darah (kekeluargaan) antara laki-laki dan perempuan.

Apabila keduanya (laki-laki dan perempuan) masih memiliki hubungan keluarga, maka akan dikenakan sanksi Adat Pemali. Sanksi adat pemali juga tidak sembarangan, karena harus dilihat lagi sejauh mana hubungan kekeluargaan mereka tersebut. Hukum adat butang merupakan pelajaran penting bagi suami-istri agar konsisten menjalankan mahligai hidup berkeluarga.
Untuk itu, bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah terikat perkawinan hendaknya konsisten menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Suku Dayak Mualang di Kampung Resak Balai bertekad mempertahankan dan mematuhi hukum adat butang yang mulia ini.(*) (APAIRIAN MUALANG)

Di Salin dari Kalimantanreview.com