Dewan Adat Dayak PPU Desak Tindak Lanjut Hutan Adat

Tradisi Nugal Masyarakat Dayak Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara , Foto : IDN Times

KALTIM – Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Helena Lin Legi desak Pemerintah Kabupaten PPU tindak lanjut pengakuan atas hutan adat di PPU. Ia menilai rencana pemerintah pusat memindahkan IKN ke wilayah PPU, semakin memperkuat urgensi penetapan hutan adat di PPU.

“Kami sudah menuntut adanya hutan adat jauh sebelum IKN. Makanya kami minta disegerakan sebelum IKN datang,” kata Helena seperti dilansir dari nomorsatukaltim.com.

Ia mengatakan pihaknya sudah sejak lama mengusulkan legitimasi atas wilayah hutan adat di PPU, Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, kesan yang diberikan pemerintah daerah jauh dari yang diharapkan. Ia mewanti-wanti pengakuan hutan adat malah didahului terbentuknya otorita Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah PPU.

Bukan hanya tak ada ketetapan soal hutan adat saja, menurutnya, Perda terkait pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) juga belum ada. Padahal, usulan terkait itu sudah bergulir sejak 2017 lalu. Ia merasa heran dengan lambannya Pemkab PPU menindaklanjuti pengakuan hutan adat. Dalam rapat koordinasi (rakor) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU 2017 lalu itu, potensi hutan adat di PPU sudah dipetakan.

Luasannya sekira 1.662 hektare. Berlokasi di Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam. Lalu pada 2018 lalu, Helena juga telah bersurat ke Pemkab PPU. Untuk segera membentuk panitia untuk menindaklanjutinya. Mengawali dengan kajian identifikasi masyarakat hukum adat. Agar bisa diverifikasi dan divalidasi, dan dapat ditetapkan oleh Pemkab PPU. Yang kemudian melakukannya pemetaan wilayah hukum adat lagi. Sesuai dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan yang ada saat ini.

Namun hingga saat ini, belum berprogres sama sekali. “Saat pencetusan Kaltim jadi IKN lalu, Bupati juga pernah menjanjikan hutan adat. Saya juga sudah sampaikan, buatkan SK panitia dari pemda PPU, sebagai formalitas, nanti kami yang bergerak sendiri di lapangan. Tapi tidak juga berproses. Selalu alasannya karena tidak ada anggaran,” ungkap dia.

Bagi Helena, itu sebuah kemunduran. Pasalnya, wilayah adat di PPU ini sudah banyak hilang, dengan pengembangan desa/kelurahan dan kecamatan. Kemudian, besarnya optimisme pada kemampuan masyarakat adat untuk melakukan tata kelola terhadap hutan adat ini sempat dipertanyakan. Padahal kondisi saat ini saja, tanah dan hutan merupakan sumber daya terbatas yang kian jadi rebutan berbagai pihak.

Pentingnya Hutan Adat Kehidupan Masyarakat Dayak

Helena Samuel Legi, Foto : Facebook

Selama ini, Helena Lin Legi dikenal sangat aktif dalam  memperjuangkan dan mengadvokasi persoalan yang dimasyarakat Dayak di PPU, terutama menyangkut persoalan hutan adat masyarakat.

Pentingnya hutan bagi kehidupan masyarakat Dayak, mendorong ia kritis terhadap persoalan hutan adat yang ada di PPU. Ia menegaskan keberadaan hutan adat merupakan  kebutuhan utama bagi masyarakat Dayak yang harus dipertahankan. Hutan adat akan melindungi masyarakat lokal dengan segala ragam kearifannya. “Tidak ada cara lain untuk melindungi hutan di sini. Jalan terbaiknya ialah pemerintah memberikan pengakuan dan perlindungan secara hukum atas hak masyarakat adat,” tegas dia. Dengan demikian, pangan, air, iklim, ilmu pengetahuan, bahan obat-obatan, rasa damai-sejuk dan indah, itu semua adalah wujud nyata kontribusi masyarakat adat kepada bangsa Indonesia dan dunia.

Helena menjelaskan, bagi masyarakat adat, tanah dan hutan tidak hanya bernilai ekonomis semata. Melainkan juga bernilai spiritual/rohani, sosial, kesehatan, keindahan dan ilmu pengetahuan. Tanah dan hutan sebagai simbolisme yang mengikat kesatuan dan persatuan seluruh masyarakat adat. Hutan adat menjadi tali pengikat persaudaraan antara keluarga yang satu dengan yang lainnya.

                  Baca Juga : Marthin Billa Sang Maestro Leadership

Tanah adat sebagai aset kekayaan yang dapat dikelola dan dinikmati secara bersama-sama (komunal), tidak secara individual yang bersifat egoistik dan tamak. Hutan adat juga bermanfaat sebagai rumah sakit bagi masyarakat. Karena di hutan adat tersedia puluhan, bahkan ratusan bahan material untuk obat-obatan dan ketersedian berbagai sumber bagi kepentingan penelitian.

Hutan adat diibaratkan bank alam yang menabung segala aset dan modal kekayaan bagi hidup manusia saat ini dan generasi akan datang. “Bumi ini adalah tubuh manusia: air adalah darah, dedaunan segala jenis pohon adalah rambut manusia, batu-tabu adalah tulang-tulang manusia dan isi bumi adalah daging manusia,” ujar dia. Hutan adat juga diyakini oleh seluruh masyarakat adat sebagai ibu. Ketika hutan dan segala isinya dieksploitasi seenaknya demi kepentingan ekonomi semata, maka  kehidupannya akan terganggu dan tak seimbang

Oleh karena itu,  komunitas masyarakt adat harus diberikan kepastian dan  pengakuan hak dan jaminan hukum atas tanah atau wilayah adatnya, agar  dapat menata masa depan mereka dan memajukan perekonomian mereka sendiri. “Jadi, ketika tanah adat dikelola secara baik dan profesional sesuai dengan kearifan dan kecakapan masyarakat adat, maka perekonomian masyarakat adat menjadi berkembang,” urai dia.

Jika tidak atas pengakuan  dan perlindungan hukum tas hutan adat masyarakat, ia kuatir hutan akan semakin habis dengan hadirnya IKN itu. Pembangunan infrastruktur besar-besar baik oleh pemerintah dan swasta  akan mengorbankan hutan yang ada di PPU. Terutama pelaku bisnis, yang akan menempuh berbagai cara, termasuk jalur hukum untuk mendapatkan kepemilikan tanah. “Kami dari masyarakat adat PPU minta perhatian lebih untuk ini. Apalagi PPU akan menjadi IKN,” Jelas Helena.

KONTRIBUTOR: KRISTIAN IRING

Sumber : nomorsatukaltim.com