Jaya S Monong dan ICDN Perjuangkan Masyarakat Hukum Adat

Bupati Gumas Jaya S Monong, foto ; faktakalimantan

TUYANGISSUE.ID, KALTENG – Mantapkan  rencana pembentukan pengurus Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Hutan Adat di wilayah Desa Tumbang Anoi, Bupati Gunus Mas (Gumas)Jaya S Monong gelar rapat koordinasi (rakor) bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional (ICDN) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pembahasan pengurus MHA dan Hutan adat itu  terkait  30.000 hektare   hutan adat di wilayah Desa Tumbang Anoi, dan 20.000 hektare di wilayah Bukit Kaminting/Bukit Pamatuan.

“Rakor ini membahas rencana pembentukan pengurus Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Hutan Adat di wilayah Desa Tumbang Anoi, seluas 30.000 hektare dan Bukit Kaminting/Bukit Pamatuan seluas 20.000 hektare,” ujar Bupati Gumas Jaya S Monong, dilansir dari radarsampit, Kamis (28/10).

Dalam arahannya, Jaya S Monong menjelaskan makna penting  beberadaan MHA dalam  kehidupan masyarakat. Menurutnya, MHA adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri dan  warga sendiri, yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain. MHA dapat bertindak kedalam atau keluar sebagai satu kesatuan hukum yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.

                                        Baca Juga : Pendekatan Adat dan Budaya, Edukasi Hukum Bagi Warga Dayak 

“Secara teknis yuridis, MHA menunjuk pada sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu. Memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok, baik yang keluar maupun kedalam, dan memiliki tata aturan atau sistem hukum serta pemerintahan,” papar Jaya.

Sebagai tindak lanjut dari proses pengakuan   MHA tersebut, Pemkab Gumas telah membentuk panitia MHA Kabupaten Gumas, yang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 215 tahun 2020.

“Panitia ini bertugas melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi, melaksanakan sosialisasi pengakuan dan perlindungan MHA. Menggali sejarah dan asal usul komunitas, memetakan wilayah adat dan menggali pranata adat, serta mengusulkan penetapan hukum adat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,” terang Jaya S Monong.

selanjutnya, ia menegaskan keberadaan hutan adat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan bagi masyarakat adat. Hutan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat yang telah menopang kehidupan sehari-hari dan juga titipan bagi generasi yang akan datang.

“ Keberadaan hutan adat ini harus kita akomodir, karena menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Jaya juga memberikan apresiasi atas perhatian dan sikap pro aktif   ICDN kepada dalam menghidupkan kembali sejarah Perdamaian Pulau Borneo di Tumbang Anoi dengan membentuk MHA dan hutan adat.

“Kami sangat menyambut baik adanya peran ICDN untuk mempercepat proses pembentukan MHA dan hutan adat di Kabupaten Gumas” ungkapnya kepada peserta rakor.