Beban Utang Negara Besar, Tak Satu Pun Pejabat Merasa Terbebani

Situasi  itu seperti memelihara penyakit yang terus berkembang.  Utang yang selangit, pejabat yang boros dan korup, kinerja pegawai yang rendah adalah beban bagi rakyat. Kalau tidak dikoreksi sekarang, ia akan jadi masalah besar. Jika kondisi seperti itu , lalu apa yang akan terjadi? Kita akan  bangkrut, atau mungkin menjadi negara yang bubar

 

Beban Utang Negara Besar, Tak Satu Pun Pejabat Merasa Terbebani

UTANG bukanlah sebuah persoalan. Ketidakmampuan kita mengelola dan membayar lah yang menjadi masalah. Bagi kebanyakan pelaku bisnis  dan mungkin sebagian orang,  utang malah dianggap  solusi. Dengan utang lah, sebuah perusahaan menjadi besar dan berkembang. Karena  utang lah  seseorang  memiliki  kesuksesan dalam usahanya. Maka itu, bisa dibayangkan jika di dunia ini tak ada tempat mengutang. 

Bicara soal utang,   saya ingin mengajak kita membahas  sedikit tentang kondisi utang negara kita. Utang yang sering menjadi issue politik untuk menyerang pemerintah.  

Kini  utang itu  telah mencapai 6625 trilyun. Wow dan kerenlah! negara kita  bisa jadi “universe of debt“. 

Meski demikian, jangan tanya saya bagaimana membayar utang semesta dan selangit itu. Setahu saya, anak cucu kita pun akan ikut menanggung beban utang itu. Indonesia memang visioner, utang menjadi warisan heritage.

Begini bro, dari 2750 trilyun anggaran negara yang ditetapkan sebagai  APBN kita tahun ini,  2021. Ternyata  ada defisit, yakni  sekitar 1000 triliun rupiah atau sekitar  5,7% PDB.  Parahnya, utang malah meningkat  menjadi 6625 triliun, atau dengan rasio  lebih dari 40% terhadap PDB.

APBN sebesar 2750 trilyun itu, 19% atau 1/5 dipakai untuk membayar utang.  21 ,% untuk gaji pegawai negara, dan hanya 11 % belanja modal, termasuk bangun infrastruktur dan segala macam lainnya.

Pemerintah selalu berdalih bahwa utang maupun defisit anggaran tersebut masih dalam batas yang dibolehkan oleh undang-undang. Dalih itulah yang selalu membuat utang dan defisit anggaran kita terus bertambah dan menjadi warisan.

Dengan kondisi APBN  dan utang negara itu, apa yang ada dalam pikiranmu? Bayangkan bagaimana  jika kondisi keuangan negara  itu  seperti  sebuah kondisi keluarga kita. 

Setiap ingin belanja, kamu harus utang dulu. Setiap ingin bayar utang kamu malah  harus utang lagi. Untuk memulai  bisnis pun,  modal usahanya di dapat dari utang.  Bayar gaji pegawai, bayar listrik, sewa tempat dan lain -lain juga dari utang. Sampai-sampai  utang itu harus ditanggung oleh anak cucumu. Pasti nyesek kan!

Tapi perlu diingat anggaran negara tentu tak persis sama dengan anggaran keluarga atau perusahaan. Meski  keseimbangan situasi keuangan itu sama- sama  diperlukan. 

Bagi orang – orang  bisnis, utang adalah modal yang harus dimanfaatkan.  Ketidakseimbangan pengeluaran dan pendapatan itu hanyalah  proses memperoleh keuntungan.Tinggal bagaimana utang itu membuat  bisnis kita tumbuh positif.

Tetapi,  fokus tulisan ini  bukan pada kemampuan membayar atau besarnya utang kita. Ini soal sorotan terhadap respon pejabat  kita yang tidak memiliki “sense of crisis“, yang tak sedikitpun merasa terbebani atas  besarnya beban utang negara.

Itulah bedanya utang keluarga negara dan utang negara. Bila utang keluarga, bebannya pasti dirasakan oleh kita sendiri. Sedangkan utang negara, tak satu pun pejabat pemerintah merasakan bebannya. Malah kalau bisa, utang itu  dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.   

Disaat  situasi keuangan negara  yang morat-marit, pejabat-pejabat itu malah menghambur- hamburkan uang negara. Tidak pejabat kementerian, pejabat daerah, pejabat sipil, pejabat militer maupun pejabat BUMN berpacu menikmati kemewahan dari utang negara itu.

Ketika situasi keuangan  tak sehat, tak sekilas pun  pejabat kita berhemat. Tak sedikit pun merasa utang negara menjadi beban. Tak sedetikpun sadar utang negara  harus ditanggung anak cucu. Tak seayat pun kitab suci agama mampu mengingatkan dosa mereka, dan tak sesila pun nilai-nilai Pancasila  dapat menegur perilaku  mereka.

Mereka berlomba-lomba membeli mobil mewah, kantor mewah dan ruang kerja mewah. Gaya dan perilaku  boros itu terus dipertontonkan.Saban hari  berbagai kemewahan  dipamerkan. Gaji dan fasilitas   fantastis kita saksikan.  

Selama ini, penyerapan aggaran sengaja menjadi dalih   mengejar keborosan dan kebocoran   anggaran pemerintah. Daya serap anggaran   menjadi patokan mengukur kinerja. Pejabat-pejabat itu  tidak diberi beban soal bagaimana anggaran dihemat. Akibatnya,  para pejabat semakin brutal membelanjakan uang negara.

Selain itu, rendahnya disiplin birokrat pemerintah menambah beban negara terhadap utang. Selama puluhan tahun disiplin pegawai tidak banyak mengalami perbaikan. Rendahnya disiplin membuat rendahnya kinerja birokrasi. Akibat  kinerja rendah itu, pemerintah harus menghabiskan  banyak dana untuk menambah pegawai. Motifnya, kerjaan yang seharusnya diselesaikan dan dibayar untuk   satu orang, terpaksa diborong rame-rame dan dibayar untuk banyak pegawai.

Situasi  itu seperti memelihara penyakit yang terus berkembang.  Utang yang selangit, pejabat yang boros dan korup, kinerja pegawai yang rendah adalah beban bagi rakyat. Kalau tidak dikoreksi sekarang, ia akan jadi masalah besar. Jika kondisi seperti itu , lalu apa yang akan terjadi? Kita akan  bangkrut, atau mungkin menjadi negara yang bubar.(*)

Oleh Tommy Manggus