Banjir Kalteng, Audit Lingkungan Harus Libatkan Adat Dayak

Banjir di Desa Benangin 1. Foto : Antara

SEBAGIAN Kawasan di Kalimantan Tengah kembali dilanda banjir untuk kelima  kalinya pada tahun ini. Awal bulan ini, banjir merendam tiga  kabupaten dan kota dan membuat beberapa ruas jalan di jalur Trans-Kalimantan terendam.

Banjir mulai menerjang pada Juli 2021 di lima desa di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Selanjutnya 13 kecamatan di Katingan terendam banjir selama sebulan sejak Agustus. Tidak berhenti sampai di sana, banjir kembali melanda 11 kabupaten pada September 2021.

Memasuki bulan nopember banjir kembali terjadi. 20 Nopember Banjir bahkan merendam Kota Palangkaraya,    sekira 10.886 rumah yang tersebar di 21 kelurahan dari lima kecamatan di Kota Palangka Raya ikut terendam banjir.

Data Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kalteng menyebutkan, banjir melanda Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Gunung Mas. Di Palangkaraya banjir merendam wilayah Mendawai yang terletak di pinggir Sungai Kahayan.

Hingga  Nopember 2021 banjir masih melanda Pulau pisang. Parahnya Kabupaten Pulang Pisau, sudah 4 pekan dilanda banjir.  

Banjir kelima datang di penghujung bulan Nopember, yakni tanggal  25 Nopember 2021 kemarin, dimana  banjir  bandang menerjang sebagian kawasan kawasan Barito utara.

Banjir yang terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Teweh Timur,    salah satu kecamatan pedalaman di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah,   akibat meluapnya Sungai Teweh, anak Sungai Barito. Banjir bandang yang terjadi Banjir di Desa Benangin I, Benangin II, Benangin III, Benangin V, Sampirang II, dan Muara Wakat dengan sempat mencapai sekitar 3-4 meter. Di sejumlah wilayah bahkan hampir  sepekan banjir merendam ratusan rumah warga.

Banjir yang terjadi pun sempat menelan korban jiwa. Seorang PNS dan istrinya asal Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, H Warnisi (52) dan Hj Norjannah (47), meninggal dunia di dalam mobil akibat terseret banjir  di jalan perusahaan PT Palopo, Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan.

Kerusakan Lingkungan dan Audit Lingkungan

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayjen TNI Suharyanto akan menurunkan tim untuk mengkaji penyebab banjir di Palangka Raya.

Peninjauan secara singkat, ada beberapa penyebab banjir yaitu curah hujan tinggi, hunian warga yang sejajar bahkan lebih rendah dari sungai, dan kerusakan lingkungan di daerah hulu. Namun, dugaan penyebab banjir mengarah kepada kerusakan di daerah hulu.

             Baca Juga : Tiga Peribahasa Khas Masyarakat Dayak Maanyan

Oleh karena itu, masyarakat harus mendesak bagi pemerintah untuk mengembalikan   fungsi lahan dari perkebunan kelapa sawit dan tambang menjadi kawasan hutan. Pemerintah harus berani mencabut ijin perkebunan dan pertambangan untuk memperbaiki lingkungan di Kalteng. Eksploitasi sumber daya alam berbasis hutan yang sangat masif terjadi di lakukan kapitalisme perkebunan dan pertambangan membuat masyarakat semakin menderita.

Perkebunan dan pertambangan disinyalir  menjadi akar persoalan rusaknya hutan yang mengakibatkan Kalteng mudah terendam banjir dan mengalami cuaca ekstrim.

Kondisi lingkungan yang dibiarkan rusaka semakin hari semakin menunjukkan penurunan kualitas sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan   di Kalteng sudah tidak mampu lagi menjamin keselamatan manusia.  Alih fungsi lahan yang terjadi di hulu maupun kanan kiri daerah aliran sungai (DAS) ini kemudian menyebabkan hilangnya resapan dan terjadinya pendangkalan hingga menyebabkan banjir seperti yang saat ini terjadi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah  harus  bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalteng Sebab mereka memiliki kewenangan mengeluarkan izin investasi. 

Pemerintah sudah mengetahui dan memberikan pernyataan bahwa banjir yang terjadi selam ini akibat kerusakan lingkungan.maka itu, Audit lingkungan harus dilakukan dengan melibatkan pengurus adat Dayak di Kalteng hingga tetua adat yang ada di desa. Hal ini penting untuk mengembalikan keseimbangan hutan yang ada di Kalteng berdasarkan nilai adat dan kearifan lokal masyarakat dayak.Menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat adalah  tugas pemerintah bukan menjamin kekayaan bagi segelintir orang.(*)

Oleh: Tommy Maring